logo


Setuju Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Dihapus, PAN: Pada Akhirnya yang Dikorbankan Kinerja BUMN

PAN menyebut perlu ada pembenahan struktur dalam tubuh BUMN

19 September 2020 05:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Eko Hendro Purnomo
Anggota Komisi X DPR RI, Eko Hendro Purnomo dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo menilai perlu ada pembenahan sruktur di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut ia sampaikan menanggapi wacana penghapusan rangkap jabatan komisaris BUMN.

"Saya melihat memang perlu ada upaya pembenahan struktural organisasi BUMN agar tidak ada conflict of interest yang terjadi di tubuh BUMN. Memang jika kita lihat ada kegelisahaan teman-teman Komisi VI mengenai isu rangkap jabatan ini dan ini saat yang bersamaan melihat revisi Undang-Undang BUMN sebagai momen perbaikan," kata Eko kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

Eko menilai rangkap jabatan komisaris di tubuh BUMN hanya akan menimbulkan ketidakprofesionallisme dalam bekerja. Menurutnya, rangkap jabatan hanya kan mengorbankan kinerja BUMN.


Ahok Ingin Hapus BUMN, Irma: Jangan Terlalu Banyak Bicara yang Tidak Penting!

"Rangkap jabatan di BUMN ini tentu tidak baik dalan aspek profesionalitas. Pada akhirnya yang dikorbankan nanti adalah kinerja BUMN tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Eko mendorong agar ada aturan yang jelas terkait dilarangnya rangkap jabatan ditubuh BUMN. Pasalnya saat ini banyak wakil menteri yang juga merangkap sebagai komisaris BUMN. Tentunya apabila tidak dilarang maka akan menimbulkan konflik kepentingan.

Ahok Cantolannya Presiden Langsung, Refly Harun: Makanya Berani Petantang-petenteng

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati