logo


Pemerintah Diharapkan Beri Perhatian Ekstra Lindungi TNI, POLRI dan Masyarkat Sipil di Papua

Menurutnya peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan oleh KKB kepada anggota TNI/POLRI dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.

18 September 2020 18:28 WIB

KKB di Papua
KKB di Papua Tribunnews

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa.

Diketahui Serka Sahlan tewas akibat tembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

Menurutnya peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan oleh KKB kepada anggota TNI/POLRI dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.


Mabes TNI Tanda Tangani 73 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

"Pada tahun 2020 ini menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka,” ujar Sukamta di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

“Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI yang bertugas di Papua. Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri,” tuturnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.

"Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI, hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Oleh sebab itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah,” kata dia.

“Pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB. Artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua. Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral.

"Yang sering jadi tuntutan soal ketimpangan dan ketidakadilan yang berbalut etnisitas, ini bisa jadi sumbu konflik yang mudah meletus. Pertanyaannya mengapa sekian tahun otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah belum bisa hadirkan kesejahteraan yang merata? Di sini perlu ada evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Otsus selama ini dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua,” pungkasnya.

“Paket Cinta Tanah Air” dari TNI untuk Anak-anak MI Al-Ma’arif Sota

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar