logo


Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Dahlan Iskan: Bukan Pemikiran Baru

Dahlan Iskan mengatakan bahwa gagasan pembubaran Kementerian BUMN sudah ada sejak era Menteri BUMN Pertama Tanri Abeng

17 September 2020 10:45 WIB

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan bahwa isu pembubaran Kementerian BUMN sebenarnya bukanlah hal yang baru. Isu tersebut telah ada sejak era Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng.

"Bahwa BTP mengatakan di video itu seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan, itu bukan pemikiran baru. Sejak Tanri Abeng menjadi menteri BUMN yang pertama, pemikiran itu sudah ada. Tanri sudah mengemukakan itu," ujar Dahlan melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (17/9) dikutip dari Merdeka.com.

Meski merupakan isu klasik, namun Dahlan mengatakan bahwa timeline pembubaran kementerian yang disebut oleh Ahok adalah hal yang baru.


Andre Rosiade Minta Ahok Dicopot, PDIP: Tentang Organ Perusahaan, Dilarang Ikut Campur!

"Yang baru adalah BTP menyebutkan timeline-nya, sebelum Pak Jokowi turun, pola seperti Temasek-nya Singapura sudah terbentuk. Artinya Kementerian BUMN sudah bubar?" katanya.

Menurut Dahlan Iskan, ide pembentukan super holding selalu ada namun realisasinya membutuhkan waktu dan dimulai dengan pembentukan holding-holding usaha sejenis dulu.

"Itu lah jalan yang dianggap realistis yang hebohnya bisa dikendalikan," jelasnya.

Pembentukan holding, lanjutnya, selalu ada dalam setiap pemerintahan baru. Pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, holding Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia mulai terbentuk sementara periode pertama Presiden Joko Widodo terbentuk holding Perkebunan dan Pertambangan.

Dahlan mengatakan bahwa pembentukan holding pertambangan merupakan langkah yang sangat strategis untuk mengubah status Freeport menjadi perusahaan nasional di bawah Kementerian BUMN. Tanpa holdingisasi pertambangan, upaya pengambil alihan PT Freeport akan terkendala masalah teknis legalitas korporasi.

"Mungkin di periode kedua Presiden Jokowi ini akan terbentuk holding Energi. PT Pertamina menjadi satu holding dengan PT Gas Negara. Pun itu belum bisa sepenuhnya disebut holding energi. PLN kelihatannya masih di luar holding energi itu," tegasnya.

Sebut Ahok dan Erick Thohir Sama-sama Nyasar, Fahri Hamzah: Yang Satu Sudah Agak Siuman

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia