logo


Usulan Andre soal Pencopotan Ahok Dikritik PDIP, Gerindra: Pasal yang Beliau Sebut Kurang Relevan

Habiburokhman mengatakan bahwa 'pengurusan BUMN' yang tercantum dalam Pasal 91 UU BUMN bukan penghalang bagi anggota DPR menyampaikan kritik

16 September 2020 17:45 WIB

Habiburokhman
Habiburokhman Twitter @habiburokhman

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dari kursi Komisaris Utama Pertamina. Politikus PDIP, Aria Bima menyebut bahwa usulan tersebut tidak bisa dilakukan karena dilarang Pasal 91 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, menyebut bahwa pasal yang disebut anggota Komisi VI DPR itu tidak relevan.

"Pernyataan senior saya, Pak Aria Bima, yang seolah mengatakan Andre Rosiade ikut campur pengurusan BUMN karena meminta Ahok dicopot kurang tepat. Pak Aria Bima sahabat kami, tetapi kami perlu sedikit meluruskan bahwa pasal yang beliau sebut kurang relevan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (16/9).


Andre Minta Ahok Dicopot, PDIP Bela: Pilih Gaduh Tapi Ada Perubahan Lebih Baik atau Tenang Tapi...

Habiburokhman mengatakan bahwa 'pengurusan BUMN' yang tercantum dalam Pasal 91 UU BUMN bukan penghalang bagi anggota DPR menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

"Kritikan dan masukan berbeda jauh dengan ikut campur, justru kritikan dan masukan Andre Rosiade adalah implementasi hak konstitusional DPR untuk melakukan kerja pengawasan sebagaimana diatur Pasal 21A ayat (1) UUD 1945 serta turunannya yakni UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD," ujar Habiburokhman.

"Saya sendiri belum tentu sepakat dengan Andre soal pencopotan Ahok, tapi kalau ada anggota DPR melakukan kritik, kita tidak berhak menghalangi," imbuhnya.

Minta Jokowi Copot Ahok dari Komut Pertamina, Andre Rosiade: Tak Ada Gunanya Mempertahankan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata