logo


Ahmad Doli Kurnia Khawatir Pilkada Serentak Picu Klaster Baru Covid-19

Ia meminta KPU, pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19 dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak

16 September 2020 15:45 WIB

Warga memberikan hak suaranya di TPS 73 Kecamatan Sukmajaya, Depok, Rabu (27/6).
Warga memberikan hak suaranya di TPS 73 Kecamatan Sukmajaya, Depok, Rabu (27/6). Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku khawatir jika gelaran Pilkada Serentak tahun 2020 memicu adanya klaster baru penyebaran Covid-19. Untuk itu, ia meminta KPU dan pemerintah untuk mengantisipasinya.

Ia bahkan menyebut jika ledakan kasus COVID-19 di Indonesia kemungkinan terjadi pada tanggal 23—24 September 2020.

"Apabila tidak diantisipasi, ini adalah momentum yang akan banyak kerumunan massa. Pada tanggal itu para calon kepala daerah akan mengikuti penetapan Pasangan calon dan pengundian nomor urut," kata Doli dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antaranews pada Rabu (16/9).


Konser Musik Diizinkan Saat Kampanye Pilkada, KPU: Tidak Bisa Mengubah dan Meniadakannya

Doli mengatakan bahwa pendaftaran pasangan calon yang digelar pada tanggal 4—6 September 2020 juga merupakan tahap krusial dan diprediksi juga terjadi ledakan COVID-19.

"Kita masih harus menunggu sampai 14 hari berlalu, yang memang tinggal beberapa hari lagi dari saat ini. Jika masa itu berlalu dengan aman, artinya kita tinggal mengantisipasi tahapan berikutnya," ujarnya.

Selain itu, tahapan krusian berikutnya terjadi pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, atau pada masa kampanye. Untuk mengantisipasinya, KPU sendiri sudah mengeluarkan aturan yang ketat soal bentuk kampanye sesuai dengan aturan protokol kesehatan.

"Waktu kampanye ini juga dikhawatirkan terjadi klaster baru COVID-19," katanya.

Tahapan kritis selanjutnya diprediksi akan terjadi pada hari H pencoblosan yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 saat para pemilih akan memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai daerah di Indonesia.

“Kita harus disiplin, hati-hati, dan patuh pada protokol kesehatan. Sudah banyak paslon yang diberi peringatan oleh penyelenggara pemilu. Jika terbukti tidak disiplin, akan dijatuhkan sanksi," katanya.

 

Azis Syamsuddin: KPU Harus Tegas Tindak Paslon Pilkada Abai Protokol Covid-19

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia