logo


Wapres Sebut Regulasi Indonesia yang Masih Tumpang Tindih Hambat Penanganan Covid-19

Penanganan Covid-19 Indonesia Terganjal Birokrasi, Ego Sektoral, dan Data yang tidak akurat

16 September 2020 09:51 WIB

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma\'ruf Amin.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini masih terhalang oleh regulasi lembaga pemerintah yang tumpang tindih dan ego sektoral.

"Masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan). Dan juga masih nampak adanya ego sektoral," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Antaranews pada Rabu (16/9).

Menurutnya, Pandemi Covid-19 semestinya dapat dijadikan momentum untuk mempercepat dan memangkas birokrasi sehingga memperlancar eksekusi kebijakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.


Hari Ini, Kasus Positif Covid-19 Bertambah Lebih dari 3 Ribu

"Juga di masa pandemik COVID-29 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita," ujarnya.

Ia menilai prosedur birokrasi di Indonesia masih rumit dan bertele-tele sehingga banyak terjadi keterlambatan dikeluarkannya regulasi.

"Sehingga ada hambatan regulasi, hambatan prosedur dan hambatan birokrasi; jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu," tutur-nya menjelaskan.

Selain itu, Ia juga menyoroti tentang tata kelola data di instansi dan lembaga pemerintah. Ia menilai manajemen data di lembaga-lembaga tersebut masih terlalu lemah dan tidak akurat.

"Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak kabut. Data kita ada, tapi masih berkabut, belum begitu jelas, jadi juga harus kita bisa menghilangkan kekabutan pada data-data ini," imbuh-nya.

Bantah RS Penuh, Wisma Atlet Beri Penjelasan Soal Viralnya Antrean Ambulans

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia