logo


DPR Meminta MK Tolak JR RCTI Terkait UU Penyiaran

Menurutnya, ketentuan pasal yang dianggap merugikan oleh pemohon tidak pas.

14 September 2020 17:28 WIB

Politisi Partai Gerindra Habiburokhman.
Politisi Partai Gerindra Habiburokhman. detik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta DPR untuk menolak judicial review (JR) UU Penyiaran yang diajukan oleh RCTI dan iNews.

"Berdasarkan keterangan tersebut diatas DPR RI memohon agar Yang Mulia memberikan amar sebagai berikut menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan aquo untuk seluruhnya," kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman saat membacakan pandangan DPR di sidang MK, yang disiarkan melalui YouTube MK RI, Senin (14/9).

Habiburokhman meminta hakim konstitusi menetapkan UU Penyiaran yang digugat tidak bertentangan dengan UUD 1945.


Sebut Siaran RCTI-iNews Banyak Dikeluhkan, Ade Armando: Sejak Kapan Mereka Peduli Nilai Pancasila?

"Menyatakan pasal 1 angka 2 UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak bertentangan dengan UUD RI dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat," katanya.

Menurutnya, ketentuan pasal yang dianggap merugikan oleh pemohon tidak pas.

"Apabila para pemohon beranggapan pasal aquo menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap pihak yang melakukan penyiaran dengan sarana pemancaran melalui media internet hal tersebut tidak relevan dijadikan alasan adanya hak atau kewenangan para pemohon yang dirugikan oleh pasal aquo karena para pemohon justru sudah diberikan hak atau kewenangan dalam melakukan kegiatan penyiaran melalui ketentuan pasal aquo," katanya.

"Oleh karena itu para pemohon yang menyatakan ketentuan pasal aquo menyebabkan perlakukan yang berbeda hanya merupakan asumsi para pemohon," sambungnya.

Ia menyoroti dalil pemohon yang menilai bahwa layanan over the top (OTT) yang tidak diakomodir UU Penyiaran menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penyiaran.

Habiburokhman mengatakan bahwa UU Penyiaran mengatur siaran melalui sarana pemancaran dengan menggunakan spektrum radio yang ditetapkan pemerintah sehingga layanan OTT tidak termasuk diatur di UU Penyiaran.

"Terhadap perbedaan antara aktivitas penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang dipancarkan secara serentak dan bersamaan yang disandingkan dengan layanan OTT yang menggunakan internet dengan spektrum frekuensi radio yang dimungkinkan tidak dipancarkan secara serentak dan bersamaan hal tersebut tidak relevan dijadikan alasan menyebabkan ambiguitas dan ketidakkepastian dan kepastian hukum mengenai definisi penyiaran karena pasal aquo," kata Habiburokhman.

Menkominfo Tanggapi Gugatan RCTI Terkait UU Penyiaran

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata