logo


Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong, Mahfud: Sesudah Terpilih, Lahirkan Korupsi Kebijakan

Mahfud menilai dampak kerja sama dengan para cukong tersebut lebih berbahaya dari korupsi uang.

12 September 2020 04:30 WIB

Mahfud MD
Mahfud MD Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud Md menyebutkan hampir 92 persen calon kepala daerah di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Mahfud menjelaskan, para calon kepala daerah yang terpilih itu kemudian memberi imbalan berupa kebijakan yang memihak para cukong.

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan," kata Mahfud dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, ditayangkan langsung di kanal YouTube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9).

Mahfud menyatakan kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong sudah sering terjadi. Ia menilai dampak kerja sama dengan para cukong tersebut lebih berbahaya dari korupsi uang.


Paslon Pilkada yang Langgar Protokol Kesehatan Tak Dapat Didiskualifikasi

Dia mencontoh korupsi kebijakan itu berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lain yang merugikan rakyat.

"Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih," jelasnya.

"Karena Undang-undang yang menyatakan, misalnya, seorang Bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya daerah," terus Mahfud.

Papua Akan Dimekarkan Jadi 5 Provinsi, Mahfud Md: Itu Sudah Amanat

Halaman: 
Penulis : Iskandar