logo


Revisi UU BI, Pengamat: Akan Menghancurkan Sistem Moneter Indonesia

"Ini akan menghancurkan sistem moneter Indonesia"

11 September 2020 17:58 WIB

Logo Bank Indonesia.
Logo Bank Indonesia. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyayangkan adanya revisi UU Bank Indonesia, khusunya soal keberadaan dewan moneter yang akan diketuai oleh menteri keuangan.

Enny menilai bahwa revisi UU BI tidak sesuai dengan aspirasi publik. Enny menegaskan bahwa dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) sudah baik.

"Yang masih menjadi PR adalah bukan persoalan independensi karena soal independensi antara bank sentral ini, BI masuk 10 besar terbaik dunia kalau untuk urusan indepensi," kata Enny dalam diskusi yang diadakan Forum Tebet (Forte), Jumat (11/9).


AS Blokir Semua Produk Impor dari Xinjiang, China Siapkan Aksi Balasan

Dengan adanya dewan moneter, independensi BI yang sebelumnya dijamin oleh UU BI dinilai bisa hilang. Pasalnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Moneter akan semakin leluasa mengoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Selain itu, dewan ini menjadi pihak yang berhak untuk menetapkan kebijakan moneter

Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan bahwa revisi UU BI mengancam sistem moneter Indonesia kembali pada orde lama.

"Yaitu berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan UU Pokok BI," ujar Antony.

Bahkan Antony menyebut sistem moneter bakal jadi primitif bila nanti ada dewan moneter yang mengatur kebijakan.

"Ini akan menghancurkan sistem moneter Indonesia, karena kebijakan moneter itu dipegang bukan ahli moneter," imbuh Antony.

Penerima BLT Jangan Belanja Produk Impor! Ini Alasannya

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati