logo


Sebut Konsep PSBB Total DKI Jakarta Tak Jelas, Bima Arya: Enggak Usah

Wali Kota Bogor Bima Arya menilai konsep PSBB Total yang akan diberlakukan di Jakarta mulai 14 September mendatang belum jelas

11 September 2020 09:06 WIB

Politikus PAN Bima Arya.
Politikus PAN Bima Arya. Instagram @bimaaryasugiarto

BOGOR, JITUNEWS.COM - Wali Kota Bogor Bima Arya menilai aturan PSBB Total yang akan diberlakukan di wilayah DKI Jakarta oleh Anies Baswedan mulai 14 September mendatang masih belum jelas. Oleh karena itu, ia meminta pemprov DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi. Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi," ujar Bima saat dihubungi oleh wartawan CNNIndonesia.com pada Kamis (10/9) malam.

Bima mengatakan bahwa hasil rapat pembahasan mengenai PSBB Total Jakarta bersama dengan kepala daerah se-Jabodetabek tersebut belum membuahkan keputusan apapun, termasuk apakah daerah lain di sekitar Jakarta juga akan menerapkan PSBB Total.


Jakarta PSBB Total, Sudah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat?

Bima menyebut bahwa Anies akan menggelar rapat dengan kepala daerah se-Jabodetabek lagi pada Senin (14/9) pekan depan usai ia berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada Sabtu akhir pekan ini.

"Jadi sebetulnya belum ada, langkah-langkah detail dari Pak Gubernur, yang disampaikan ke kita. Jadi pak gubernur sepertinya harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat hari Sabtu. Baru kemudian Senin Pak Gubernur, koordinasi lagi dengan kita," ucap Bima.

Meski demikian, Bima menegaskan bahwa Kota Bogor tidak akan memberlakukan PSBB Total seperti DKI Jakarta. Ia menilai kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan dalam menekan laju peningkatan kasus Covid-19.

Ia menyebut bahwa pihaknya memiliki anternatif lain untuk mengatasi peningkatan laju penyebaran wabah, yaitu dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) yang telah diberlakukan di Bogor saat ini.

Ia menilai PSBB Total jelas berdampak buruk terhadap perekonomian daerah, terlebih anggaran pemerintah pusat dinilai tak akan cukup untuk menunjang aturan tersebut jika sejumlah daerah di Jabodetabek memberlakukan PSBB Total.

"Pemerintah pusat siap enggak mengucurkan tambahan bansos? APBD siap enggak? TNI-Polri siap enggak? Kalau enggak siap, enggak usah," kata Bima tegas.

PSBB Total Jakarta, Denny Siregar: Anies Dorong Paksa Kita Masuk Jurang Resesi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia