logo


Bupati Muna Barat Positif Covid-19 Usai Bikin Kerumunan Massa, Kemendagri: Jangan Contoh

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan bahwa tindakan bupati Muna Barat yang mengumpulkan massa di tengah situasi pandemi ini bukanlah contoh yang baik.

8 September 2020 16:02 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut apa yang dilakukan oleh calon bupati petahana Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Muhammad Rajiun Tumada dalam menjalani pilkada di tengah pandemi Covid-19 merupakan tindakan yang tidak baik .

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan bahwa Rajiun diketahui melakukan pengerahan massa pada bulan lalu. Saat itu ia hadir sebagai calon bupati petahana dalam sebuah acara yang dihadiri oleh ribuan orang.

Tindakan Rajiun tersebut tentunya bertolak belakang dengan upaya pemerintah pusat dalam menghadapi dan mengatasi situasi pandemi, dengan melakukan pengerahan massa. Perilaku tersebut juga melanggar pasal 67 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 21 Tahun 2020.


Jokowi Sebut Fokus Utama Kesehatan, Epidemiolog: Pak Presiden Mulai Siuman

Sehingga Akmal Malik kemudian melayangkan surat teguran melalui Gubernur Sulawesi Tenggara, dan meminta gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada Rajiun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian, pada Sabtu (4/6), usai menjalani tes RT-PCR di Kendari, Rajiun dinyatakan positif Covid-19.

"Perilaku kurang baik Paslon, yang berakibat kurang baik bagi dirinya sendiri dan orang lain," kata Akmal kepada wartawan, Selasa (8/9).

"Semua paslon jangan contoh apa yang terjadi di Kabupaten Muna Barat," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh pihak penyelenggara pilkada termasuk TNI dan Polri untuk terus aktif melakukan pengawasan agar protokol kesehatan terkait Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan disiplin oleh masyarakat.

"Saya minta semua pihak penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI/Polri, tokoh masyarakat, organisasi aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan," tuturnya.

Kasus Positif Covid-19 Tembus 200 Ribu

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia