logo


Presiden Palestina: Tidak Ada Satu pun yang Diijinkan untuk Berbicara Mewakili Kami

Mahmoud Abbas meminta semua kelompok gerakan di Palestina untuk bersatu dalam menghadapi rencana perluasan wilayah Israel

4 September 2020 15:30 WIB

Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Presiden Palestina Mahmoud Abbas reuters

JERUSALEM, JITUNEWS.COM - Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta adanya sebuah dialog nasional yang komprehensif dengan semua kelompok yang ada di Palestina, termasuk Hamas dan Fatah. Ia meminta semua kelompok tersebut untuk bersatu di dalam prinsip "satu rakyat dan satu sistem politik".

Dalam sebuah video conference pada Kamis (3/9) dengan sejumlah pimpinan kelompok pergerakan Palestina yang berada di Ramallah dan Beirut, Abbas mengatakan: "Mulai sekarang, tidak ada satu pun yang diijinkan untuk berbicara mewakili kami (Palestina). Kami (pemerintah Palestina) hanya mengeluarkan pernyataan untuk kepentingan kami".

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas langkah yang akan mereka tempuh untuk mencegah rencana perluasan wilayah Israel yang mencaplok sejumlah kawasan di Tepi Barat, khususnya usai Uni Emirat Arab memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.


Keluarkan Draft Program, Perancis Desak Lebanon Gelar Pemilu Secepatnya

Abbas menekannkan bahwa pemerintah Palestina menolak peran AS untuk menjadi satu-satunya mediator dalam kesepakatan dengan Israel. Ia juga meminta untuk segera digelar sebuah konferensi perdamaian dunia dibawah supervisi PBB berdasar inisiasi perdamaian Arab.

Sementara itu, perwakilan Hamas Ismail Haniya mengatakan bahwa rencana Timur Tengah untuk membentuk sebuah koalisi regional yang nantinya memungkinkan Israel untuk masuk ke dalam negara-negara Arab melalui normalisasi hubungan.

"Kami sedang melalui sebuah periode masa yang memiliki resiko dan ancaman strategi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bagi kepentingan Palestina dan kawasan (Timur Tengah)," kata Haniya dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (4/9).

Pakar HAM PBB Minta Beijing Pertimbangkan Kembali UU Keamanan Nasional Hong Kong

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia