logo


Keluarkan Draft Program, Perancis Desak Lebanon Gelar Pemilu Secepatnya

Kedubes Perancis membagikan sebuah draft program kepada pemerintah Lebanon

3 September 2020 22:15 WIB

Presiden Perancis Emmanuel Macron berinteraksi dengan warga Beirut
Presiden Perancis Emmanuel Macron berinteraksi dengan warga Beirut the guardian

BEIRUT, JITUNEWS.COM - Presiden Perancis Emmanuel Macron pada awal pekan ini telah berada di Lebanon untuk kali kedua usai terjadinya insiden ledakan pada 4 Agustus lalu yang menghancurkan Beirut dan memicu rakyat menggelar aksi protes mendesak adanya perubahan politik di Lebanon.

Dalam kunjungannya kali ini, Macron mendesak pemerintah Lebanon untuk melakukan reformasi dan mengakhiri krisis politik yang terjadi karena adanya praktek korupsi dan kesalahan manajemen pemerintahan. Macron juga berjanji untuk menggelar sebuah konferensi dengan pihak internasional untuk menggalang bantuan kepada Lebanon jika mereka berhasil melakukan reformasi seperti yang diinginkan oleh rakyat.

Sejak kedatangan Macron, Presiden Lebanon Michel Aoun menunjuk Mustapha Adib untuk menjabat sebagai perdana menteri usai mundurnya Hassan Diab.


Tak Mau Dianggap "China", Taiwan Ganti Desain Paspor Mereka

Usai adanya pembahasan tingkat tinggi antara Macron dengan pemerintahan Lebanon, Kedutaan Besar Perancis membagikan sebuah "draft program" kepada pemerintah Lebanon.

Dalam draft tersebut, Perancis mendesak pemerintah Lebanon untuk melakukan 4 hal, yakni penanganan pandemi Covid-19, tindakan pembangunan kembali Beirut dan pelabuhan usai ledakan 4 Agustus lalu, melakukan reformasi di semua sektor, dan menggelar pemilu paling lambat tahun 2021 mendatang.

"Pemerintah Lebanon mempersiapkan dan menyebarluaskan rencana pengendalian pandemi yang mencakup dukungan kepada orang-orang yang paling rentan dan kaum marjinal serta membentuk perlindungan sosial yang menguntungkan rakyat," demikian pernyataan draft tersebut dikutip dari Al Jazeera pada Kamis (3/9).

"Pemerintah juga harus mengorganisir sebuah pemilihan umum legislatif baru, maksimal dalam kurun waktu satu tahun."

Bertemu dengan PM Rusia, Lukashenko Sebut Navalny Tidak Diracun

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia