logo


Myanmar Tutup Wilayah Ibu Kota karena Covid-19, Suu Kyi: Ini Sebuah Bencana

Pemerintah Myanmar memberlakukan aturan lockdown parsial di Naypyitaw usai kasus Covid-19 meningkat tajam beberapa hari belakangan ini

3 September 2020 16:15 WIB

Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi REUTERS

YANGOON, JITUNEWS.COM - Pemerintah Myanmar telah memberlakukan kebijakan karantina dan tes pemeriksaan COvid-19 bagi pengunjung yang masuk ke wilayah ibu kota, Naypyitaw, usai negara tersebut melaporkan belasan kasus Covid-19 pada Rabu (2/9). Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi memperingatkan peningkatan kasus Covid-19 merupakan "bencana bagi negeri".

Selain itu, semua orang yang datang dari luar negeri khususnya dari negara yang memiliki kasus Covid-19 tinggi harus menjalani masa karantina di sebuah fasilitas yang telah disediakan setidaknya selama tujuh hari dan akan diperbolehkan untuk meninggalkan fasilitas karantina tersebut lebih cepat jika telah dinyatakan negatif.

Kasus penularan lokal Myanmar pertama kali terjadi pada pertengahan bulan Agustus di wilayah Rakhine. Sejak saat itu, jumlahnya terus meningkat hingga 1,059 kasus dengan enam kematian.


Badai Terbesar Tahun 2020 Diperkirakan Segera Hantam Korea Selatan dan Utara Pekan Ini

Mayoritas kasus infeksi dan kematian terjadi di Rakhine, dimana pasukan militer pemerintah tengah berjuang melawan kelompok pemberontak yang memaksa pemerintah melakukan aturan sweeping dan pemblokiran akses internet.

Sementara itu, sebagian besar kasus infeksi yang terjadi belakangan ini terpusat di Sittwe, ibu kota Rakhine, dimana pemerintah memberlakukan kebijakan untuk tidak keluar rumah dan aturan jam malam.

Sittwe sendiri merupakan tempat tinggal bagi kamp-kamp penampungan lebih dari 100 ribu etnis muslim Rohingya, etnis minoritas yang status kewarganegaraannya tidak diakui, pergerakan dan kemerdekaan yang dibatasi dan kurang mendapat akses kepada layanan kesehatan.

Namun, saat ini Covid-19 telah menyebar ke seluruh Myanmar, termasuk di kota terbesarnya, Yangoon. Pemerintah menerapkan aturan lockdown parsial di Yangoon pada Selasa, dan mewajibkan masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah kecuali untuk alasan mendesak.

Suu Kyi mengatakan bahwa semua warga yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan hukuman dibawah Undang-undang Bencana Nasional, dengan hukuman kurungan penjara maksimal 1 tahun.

"Aturan yang lebih ketat akan diberlakukan di bawah Undang-undang Bencana Alam. Ini sebuah bencana untuk negeri," katanya dalam sebuah siaran video dikutip dari Reuters pada Kamis (3/9).

"Jika pandemi menyebar luas di Yangoon, ini akan menjadi sangat sulit bagi pemerintah untuk menyediakan layanan perawatan medis kepada masyarakat," tambahnya.

Kasus Covid-19 Meningkat, Menkes Jerman Sebut Pihaknya Tak Perlu Lockdown Secara Nasional

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia