logo


Presiden Perancis Sebut Lebanon Siap Bentuk Pemerintahan Baru dalam 15 Hari

Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa reformasi perlu dilakukan oleh Lebanon jika mereka masih ingin mendapatkan bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional

2 September 2020 13:45 WIB

Presiden Perancis Emmanuel Macron berinteraksi dengan warga Beirut
Presiden Perancis Emmanuel Macron berinteraksi dengan warga Beirut the guardian

BEIRUT, JITUNEWS.COM - Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang tengah berada di Beirut, mengatakan bahwa Lebanon telah bersiap untuk mengumumkan komposisi pemerintahan mereka yang baru dalam waktu 15 hari.

"Perdana menteri telah ditunjuk oleh sejumlah partai Lebanon. Presiden Aoun dan (juru bicara parlemen) Nabih Berri menjanjikan bahwa pemerintahan akan segera dibentuk secepat mungkin, tak lebih dari 15 hari," kata Macron dalam sebuah konferensi pers di Beirut, dilansir dari Sputnik News pada Rabu (2/9).

Sehari sebelum Macron tiba di Lebanon, Presiden Michel Aoun menunjuk Mustapha Adib sebagai perdana menteri yang baru dan memberinya tugas untuk segera membentuk pemerintahan baru usai kabinet sebelumnya mudur usai terjadinya insiden ledakan Beirut.


Jerman dan China Sebut Kesepakatan Nuklir dengan Iran Penting untuk Segera Dilakukan

Macron juga menambahkan bahwa semua pihak politik Lebanon telah menyatakan dukungan mereka terhadap rencana pembentukan pemerintahan dan upaya mengatasi krisis yang terjadi di Lebanon.

"Rencana yang diajukan tersebut telah mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk isu mengenai restorasi pelabuhan, finansial, dan kasus dugaan korupsi," tambahnya.

"Satuan gugus tugas (yang dibentuk oleh) Perancis hanya untuk mengawasi apakah reformasi yang efektif akan dilakukan di Lebanon guna meyakinkan komunitas internasional untuk menyediakan bantuan kemanusiaan," kata Macron.

Macron memperingatkan bahwa Lebanon tidak akan mendapatkan bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional jika hingga bulan Desember mendatang mereka gagal melakukan reformasi besar-besaran.

"Saya akan jujur: jika tidak ada reformasi sampai bulan Desember, saya akan memberitahu komunitas internasional dan masyarakat Lebanon bahwa kita tidak dapat membantu mereka," tukasnya.

Filipina Tak Akan Hentikan Proyek Mereka dengan Perusahaan China yang Di-Blacklist oleh AS

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia