logo


Menkominfo Tanggapi Gugatan RCTI Terkait UU Penyiaran

RCTI dan iNews TV menggugat Mahkamah Konstitusi meminta siaran langsung melalui sosial media dan YouTube untuk mengikuti Undang Undang Penyiaran.

1 September 2020 19:45 WIB

Johnny G. Plate
Johnny G. Plate Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - RCTI dan iNews TV menggugat Mahkamah Konstitusi meminta siaran langsung melalui sosial media dan YouTube untuk mengikuti Undang Undang Penyiaran.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa saat ini tidak ada larangan melakukan siaran langsung di media sosial.

"Saat ini kan tidak ada larangannya (siaran langsung di media sosial), selain harus mengikuti aturan, aturan UU ITE, aturan yang terkait dengan UU Pidana, aturan terkait dengan pornografi, semuanya sudah ada aturannya, tinggal mengikutinya," kata Johnny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).


Ramai RCTI Ajukan Uji Materi UU Penyiaran, Rizal Ramli Singgung Media Penjilat Kekuasaan

Johnny mengatakan bahwa lembaga penyiaran tidak bisa dijajarkan dengan layanan over the top.

"Tetapi kalau menyejajarkan antara Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dengan over the top, maka kita perlu berhati-hati karena ini 2 pendekatan yang sangat berbeda. Yang satu mengatur dengan aturan di bawah UU Pers, UU Penyiaran, dan semua proses yang ada di situ yang sudah diatur secara rigid di UU Penyiaran. Tapi di sisi yang lain, over the top mengikuti aturan UU yang payung hukumnya juga berbeda seperti saya sampaikan tadi. Belum ada titik konvergensi di situ," jelasnya.

"Sehingga kalau dilihat bahwa kalau ingin mengatur lebih lanjut, maka UU yang direvisi itu UU ITE dan UU KUHP lainnya. Sedangkan UU Penyiaran nanti direvisi untuk keperluan agar ko-eksistensi di industri itu sendiri. Baik untuk broadcast industry maupun over the top business atau digital ekonomi lainnya," imbuhnya.

Johnny menyebut bahwa Kemkominfo sudah menyampaikan pandangannya terkait gugatan RCTI tersebut ke MK.

"Pemerintah kan sudah menyampaikan tanggapannya di sidang MK atas judicial review terhadap UU Penyiaran oleh beberapa korporasi. Dan pendapat pemerintah pasti sejalan dengan UU yang ada, dan memberikan catatan bahwa MK perlu memperhatikan untuk jangan sampai terjebak pada menetapkan norma baru, karena hak-hak pembuatan UU itu ada pada pemerintah dan DPR," ujar Johnny.

Sebut Siaran RCTI-iNews Banyak Dikeluhkan, Ade Armando: Sejak Kapan Mereka Peduli Nilai Pancasila?

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata