logo


HNW Kritik Rencana Kemenang Terapkan Sertifikasi Da’i

Kementerian Agama diminta tidak memberikan kado buruk kepada Umat Islam di dalam moment HUT Kemerdekaan RI dan sambut tahun baru Islam/hijriah 1442 H.

19 Agustus 2020 16:12 WIB

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkitik rencana Kementerian Agama yang akan menerapkan sertifikasi penceramah hanya untuk Umat Islam.

Dia meminta Kementerian Agama tidak memberikan kado buruk kepada Umat Islam di dalam moment HUT Kemerdekaan RI dan sambut tahun baru Islam/hijriah 1442 H.

“Umat yang sangat berjasa dalam menyelamatkan keutuhan RI dengan memberikan pengorbanan dan hadiah dan bersedia memenuhi tuntutan merubah sila 1 Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga selamatlah keutuhan RI yang baru saja diproklamasikan tgl 17-8/1945,” ujar HNW di Jakarta, Rabu (19/8/2020).


Soal Haji 2020, Fadli Zon ke Menteri Agama: Berhentilah Menunggu Keajaiban

“Apalagi sikap Menag yang akan melakukan sertifikasi secara diskriminatif dengan hanya akan sertifikasi bagi penceramah Agama Islam, telah ditolak dan dikritisi juga oleh tokoh Non Muslim seperti Christ Wamena,” imbuhnya.

HNW menambahkan jika pun sertifikasi diadakan, penerapannya harusnya ditujukan untuk penceramah dari semua agama agar tegaklah keadilan, tidak saling mencurigai dan agar prisip beragama yang moderat, toleran, inklusif itu benar-benar menjadi komitmen bagi semua penceramah dari semua agama.

“Menteri Agama jangan diskriminatif terhadap umat Islam dan harus berlaku adil sesuai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Bila program sertifikasi itu akan dilaksanakan juga, haruslah profesional, amanah, adil, tidak diskriminatif, apalagi dengan politisasi juga. Karena program Pemerintah harusnya untuk semua warga negara secara adil untuk penceramah semua agama secara adil dan amanah. Apalagi pak Menteri Agama pernah menyatakan bahwa dirinya bukan Menteri Agama Islam, melainkan Menteri Agama dari seluruh agama,” kata HNW.

HNW menyampaikan bahwa sekalipun mendukung Islam wasathiyah (moderat) dan tasamuh (toleran), dan menolak radikalisme tetapi wacana sertifikasi dai yang diskriminatif dan tidak profesional yang sudah bergulir sejak 2015 adalah wacana berlebihan, malah bisa menjadi tidak moderat dan tidak toleran.

Mentri Agama disebutnya lebih baik hadirkan keteladanan soal toleransi dan moderasi antara lain dengan kebijakan-kebijakan juga dengan membuka ruang dialog jika tujuannya memang ingin cegah radikalisme dan hadirkan ceramah/penceramah Agama yang moderat, toleran dan tidak radikal.

“Dan kalaupun program tersebut hendak diterapkan, maka harusnya diberlakukan kepada juru dakwah dari semua agama, dan seleksinya dilakukan secara transparan, menggunakan ukuran-ukuran yang dibenarkan oleh ajaran masing-masing Agama, serta ketentuan hukum yang berlaku di NKRI,” tambahnya.

Dalam hal ini, HNW mengaku heran dengan ngototnya Kemenag, sebab program sertifikasi penceramah sejatinya tidak ada dalam Janji Kampanye Presiden Jokowi. Juga tidak menjadi Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah/Kemenag 2020 sebagaimana yang sudah disampaikan ke DPR baik pada akhir 2019 maupun pada April 2020 setelah refocussing kegiatan akibat Covid-19.

Dirinya justru khawatir program yang diskriminatif ini bisa menimbulkan kecurigaan kepada Pemerintah, saling curiga dikalangan penyebar Agama-agama, meresahkan kalangan Da’i Islam, apalagi bila program itu bisa ditunggangi atau digunakan untuk menyulitkan dai dan Umat Islam, padahal mereka dahulu justru sangat berjasa untuk perjuangkan kemerdekaan RI sekalipun dituduh sebagai kelompok radikal oleh penjajah Belanda.

“Umat Islam bahkan sangat toleran, memenuhi tuntutan kalangan minoritas, dengan persetujuan mengubah sila ke-1 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkasnya.

Heran Ada Anggaran Tak Masuk Akal di Kemenag, DPR Minta Penjelasan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar