logo


Soal 8 Tuntutan, NasDem: Semestinya KAMI Menghargai Kerja-kerja yang Dilakukan Pemerintah

Willy mengatakan bawha delapan poin tuntutan yang disampaikan KAMI telah menjadi fokus pemerintah.

19 Agustus 2020 10:42 WIB

Willy Aditya
Willy Aditya Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan delapan tuntutan. Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan bahwa peran KAMI harus dihargai dan sebaliknya KAMI juga harus menghargai kinerja pemerintah.

"Kalau kita bersikap dan bertindak atas dasar saling menghargai posisi dan peran masing-masing, tentu segala perbaikan akan terjadi. Perannya kelompok kritis seperti KAMI harus kita hargai, begitu juga semestinya KAMI menghargai kerja-kerja yang dilakukan pemerintah," kata Willy kepada wartawan, Rabu (19/8).

Willy mengatakan bawha delapan poin tuntutan yang disampaikan KAMI telah menjadi fokus pemerintah.


Sindir Deklarasi KAMI, Denny Siregar: Jadi Biar Ribut-ribut Sendiri, Terus Diliput Media?

"Saya kira tuntutan KAMI pada hampir 49 persennya sudah objektif dan memang sudah menjadi konsern perbaikan oleh pemerintah. Selebihnya ya bisa dinilai sendiri oleh publik," katanya.

Willy mengatakan bahwa pemerintah menangani masalah masyarakat akibat wabah Covid-19.

"Tidak benar juga mengatakan pemerintah sudah tidak dijiwai semangat pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Kan itu semua masih menjadi fondasi legal kebangsaan kita. Lalu pemerintah juga menganggarkan dan menyebarkan bantuan dalam kerangka penanganan COVID-19, jadi pemerintah hadir dalam menangani problem harian rakyat. Program-program afirmatif lainnya juga digulirkan. Kita perbaiki distribusinya kalau memang itu yang dirasa kurang," ujarnya.

KAMI menyebut bahwa pemerintah mengkriminalisasi lawan-lawan politik, Willy kemudian menyinggung penghargaan yang diberikan kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

"Kemarin itu teman-teman KAMI juga pasti melihat bagaimana presiden justru memberi tanda kehormatan kenegaraan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Lawan politik yang mana lagi yang dikriminalisasi? Ini sama dengan anggapan bahwa Indonesia bertekuk lutut kepada negara lain. Doktrin politik luar negeri kita itu bebas aktif, tidak terkooptasi. Jadi apa dasar KAMI mengatakan demikian? Hal-hal seperti ini yang sebaiknya dibersihkan dari tuntutan KAMI," ucapnya.

Punya Pemikiran yang Sama dengan Rizieq Shihab, PA 212 Dukung Deklarasi KAMI

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata