logo


UEA Damai dengan Israel, Turki: Pengkhianatan kepada Palestina

Turki mengecam langkah Uni Emirat Arab yang sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel

14 Agustus 2020 18:49 WIB

Ilustrasi bendera Israel dan Palestina.
Ilustrasi bendera Israel dan Palestina. AP Photo

ANKARA, JITUNEWS.COM - Turki mengecam langkah Uni Emirat Arab yang sepakat untuk berdamai dengan Israel, yang dinilai merupakan sebuah sikap munafik yang mengkhianati Palestina.

Israel dan Uni Emirat Arab pada Kamis (13/8) sepakat untuk me-normalisasi hubungan diantara kedua negara - sebuah kesepakatan dimana rakyat Palestina menyebutnya sebagai "penusukan dari belakang".

Kementerian Luar Negeri Turki, pada Jumat (14/8) mengatakan bahwa rakyat dan pemerintah Palestina berhak untuk mengecam kesepakatan tersebut.


Kecewa dengan Arsenal yang Tak Dukung Isu Muslim Uyghur, Ozil: Muslim Lives Matter

"Pemerintah Uni Emirat Arab, yang sedang mengejar ambisi rahasia mereka pada rencana AS, mengabaikan tekad Palestina," kata kementerian tersebut dalam pernyataan tertulis dikutip dari AL Jazeera pada Jumat (14/8).

Turki khawatir jika Uni Emirat Arab secara sepihak mengakhiri rencana perdamaian Arab tahun 2002, dimana rencana tersebut bertujuan untuk menciptakan normalisasi hubungan antara dunia Arab dengan Israel, jika Israel telah menarik diri dari wilayah Palestina.

"Dengan hal itu, tidak ada kredibilitas dalam deklarasi trilateral (AS, Israel, Uni Emirat Arab) sebagai sebuah dukungan kepada Palestina," lanjutnya.

"Sejarah ataupun negara di kawasan tidak akan melupakan dan tidak akan memaafkan sikap munafik dari Uni Emirat Arab, yang mencoba untuk menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut sebagai sebuah pengorbanan untuk Palestina, saat pada kenyataannya, itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat Palestina akibat dari kepentingan sempit mereka (UEA)," tukasnya.

Dibawah kesepakatan tersebut, Israel menyatakan bahwa mereka sepakat untuk menunda rencana pencaplokan wilayah Palestina di Tepi Barat, namun rencana tersebut tidak akan dihentikan.

PM Thailand Sebut Sebagian Besar Rakyatnya Tak Setuju dengan Gerakan Pro-Demokrasi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia