logo


PM Thailand Sebut Sebagian Besar Rakyatnya Tak Setuju dengan Gerakan Pro-Demokrasi

Perdana Menteri Thailand berharap gerakan pro-demokrasi tidak memicu adanya kekacauan di negara tersebut

14 Agustus 2020 18:00 WIB

Aksi Demo di Bangkok
Aksi Demo di Bangkok VoA

BANGKOK, JITUNEWS.COM - Perdana Menteri Thailand pada Kamis (13/8) mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Thailand tidak dapat menerima adanya gerakan pro-demokrasi.

Gelombang protes anti-pemerintah terjadi di negara anggota ASEAN tersebut belakangan ini dimana para demonstran yang sebagian besar merupakan mahasiswa mendesak Perdana Menteri Prayut Chan-o-Cha untuk mengundurkan diri dan dihapuskannya UU militer tahun 2017.

"Pemerintah berharap mereka tidak berupaya untuk membuat kerusuhan dan kekacauan," kata Prayuth dalam sebuah pertemuan dikutip dari Channel News Asia pada Jumat (14/8).


Erdogan Beri Ancaman kepada Semua Pihak yang Serang Kapal Turki di Laut Tengah

"Ini merupakan isu yang sangat beresiko dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Thailand," imbuhnya.

Anggota keluarga kerajaan Thailand yang sangat kaya, yang memiliki kekayaan hingga USD 60 Miliar, menggenggam kekuasaan tertinggi di negara tersebut, yang mendapat dukungan dari pihak militer dan tokoh miliarder elite kelas atas.

Undang-undang yang berlaku di negara tersebut melindungi sang raja, Maha Vajiralongkorn dari semua kritikan dan pengawasan dari pihak luar, dan semua pihak yang melanggar aturan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun.

Para pengunjuk rasa pro-demokrasi mendesak dihapuskannya aturan tersebut karena sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sejak Senin lalu, lebih dari 140 dosen di seluruh Thailand telah menandatangani sebuah petisi untuk mendukung gerakan protes mahasiswa.

Mereka "sepakat bahwa pernyataaan opini-opini tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi," demikian pernyataan petisi tersebut.

Kecewa dengan Arsenal yang Tak Dukung Isu Muslim Uyghur, Ozil: Muslim Lives Matter

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia