logo


HNW Usulkan MPR Bentuk Mahkamah Kehormatan Majlis

Pembentukan Mahkamah ini juga sebagai respons kongkrit atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang akan menyelenggarakan Konvensi Nasional ke II tentang Ethika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

13 Agustus 2020 12:08 WIB

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), mengusulkan agar MPR sebagai lembaga yang sudah membuat TAP MPR tentang ethika kehidupan berbangsa dan bernegara, agar serius merealisasikan ketentuan soal ethika tersebut melalui pembentukan Mahkamah Kehormatan Majlis.

“Pembentukan Mahkamah ini juga sebagai respons kongkrit atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang akan menyelenggarakan Konvensi Nasional ke II tentang Ethika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Dalam hal ini, HNW mengatakan bahwa MPR RI pada saat masih menjadi Lembaga Tertinggi Negara di tahun 2001 telah membuat TAP MPR tentang Ethika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.


Krisdayanti dan Anak Saling Sindir di Sosmed, MKD: Berhati-hati Membuka Masalah Pribadi

Seharusnya, kata HNW, memang tak ketinggalan dalam komitmen berethika salah satunya dalam pembentukan badan penegakan Ethika.

“DPR dan DPD, dua lembaga legislatif yg lain, malah sudah membentuknya. DPR mempunyai Mahkamah Kehormatan Dewan, dan DPD mempunyai Dewan Kehormatan Dewan (DBD). Karenanya seharusnyalah bila MPR RI segera membentuk Lembaga sejenis, misalnya dengan nama Mahkamah Kehormatan Majlis (MKM),” tuturnya

Menurutnya meski semua anggota MPR sekaligus anggota DPR atau anggota DPD. Tetapi ada berbagai kegiatan yang khas di MPR, diikuti oleh anggota MPR sebagai anggota MPR dan itu tidak terdapat di DPR atau DPD.

Politisi PKS ini mencontohkan seperti kegiatan terkait sosialisasi 4 pilar MPR, kegiatan di Badan-badan MPR serta kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR terkait pengkajian, pelaksanaan, perubahan terhdadap UUD, TataTertib MPR dan lain-lain.

“Dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan tersebut, maka MPR menghadirkan komitmen lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuatnya sendiri, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat MPR sebagai lembaga pemusyawaratan rakyat, dan marwah Pimpinan serta Anggotanya dan Lembaga MPRnya,” kata HNW.

PBNU Usul RUU HIP Diganti RUU BPIP, Begini Tanggapan MPR

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar