JAKARTA, JITUNEWS.COM - Di tengah gelombang resesi ekonomi dunia, sektor pangan menjadi fokus negara dalam menghadapi badai krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam penelitian Unpad, pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan (food security) yang akan krusial di kala krisis ekonomi. Ini bukan hanya sebatas bertahan hidup tapi juga masalah asupan gizi masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantisipasi krisis pangan itu dengan meluncurkan program food estate. Program lumbung pangan nasional itu sedianya bakal dikomandoi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisang, Kalimantan Tengah.

Dalam sebuah FGD yang digelar oleh Pusat pengkajian Strategi Nasional (PPSN), Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud berharap program lumbung pangan ini akan mampu menjaga ekonomi Indonesia.

PPSN Gelar FGD Pertanian 4.0, Daryatmo: untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Pertanian

Memang, imbuh Musdalifah, dalam hasil rilis PDB oleh Badan Pusat Statistik, sektor pertanian disebutnya memberikan kontribusi positif dan tetap pada laju pertumbuhan menanjak meski di masa pandemi.

"Food estate salah satu yang diharapkan bisa berkontribusi positif dalam kondisi apapun untuk menjaga ekonomi,” tuturnya dalam diskusi yang bertajuk ‘Pembangunan Food Estate untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional di Bidang Pangan’ yang digelar secara virtual, Kamis (6/7/2020).

Sementara itu, Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), DR. Husnain mengatakan, untuk menyukseskan rencana baik itu, setidaknya ada 7 kementerian yang terlibat.

Pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani ini diarahkan untuk membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Sesuai dengan instruksi bapak presiden bahwa kita diminta meningkatkan cadangan pangan, memang banyak informasi yang masuk ke beliau akan ada krisis pangan, perubahan iklim yang sangat drastis sehingga ada instruksi agar kita meningkatkan cadangan pangan,” ujar Husnain.

Setidaknya pada tahun 2020 ini, pemerintah bakal membuka lahan untuk pertanian di Kalimantan Tengah seluas 30.000 hektare dengan komoditas utama adalah padi dan jagung, sedangkan komoditas lain seperti hortikultura (sayuran/buah buahan), peternakan (itik), dan perkebunan adalah sebagai pendukung.

Saat ini, pemerintah juga sudah mulai melakukan penataan kawasan dan pengembangan prasarana dan sarana (tata air, alsintan pra dan pasca panen) yang bakal dijadikan lokasi pertanian. Senyampang dengan itu, program peningkatan kapasitas dan diversifikasi produksi, pengembangan SDM dan korporasi petani juga bakal dilakukan.

Sementara soal pembiayaan, selain dari APBN, pemerintah juga menggandeng swasta, BUMN, perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir mengatakan, pengembangan food estate di Indonesia mutlak diperlukan karena lahan baku terus menyusut sementara jumlah penduduk meningkat.

Namun Winarno memberikan catatan, agar program ini sukses, pemerintah diminta untuk menerapkan penuh sistem mekanisasi (teknologi modern) dalam lahan yang dipersiapkan memulai musim tanam pada Oktober mendatang.

Winarno Thohir sempat menyinggung kegagalan pembangunan food estate yang pernah terjadi. Kegagalan itu disebutnya karena masih menggunakan teknologi konvensional.

“Food estate sebelumnya selalu gagal karena pakai teknologi konvensional, jadi repot. Jadi masalah utamanya di teknologi," kata dia.

Oleh sebabnya Winarno berharap di lahan pertanian baru nanti, disiapkan benih hasil rakitan produk rekayasa genetika yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan tahan terhadap hama penyakit tertentu. Selain itu benih juga memiliki toleransi terhadap kekeringan dan kebanjiran serta tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik.

Pertanian 4.0: Sudah Siapkah Indonesia ?

• 1