logo


Ketua MPR: Pemerintah Harus Berikan Sanksi Tegas Kepada ASN Tidak Netral

Ada 369 aparatur sipil negara (ASN) melakukan pelanggaran netralitas jelang Pilkada, terhitung sejak Januari hingga 26 Juni 2020. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah kampanye ASN melalui media sosial.

11 Agustus 2020 16:09 WIB

Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo. twitter @DPR_RI

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ada 369 aparatur sipil negara (ASN) melakukan pelanggaran netralitas jelang Pilkada, terhitung sejak Januari hingga 26 Juni 2020. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah kampanye ASN melalui media sosial.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah untuk menerapkan secara tegas sanksi kepada ASN aktif yang tidak netral dalam pilkada 2020.

“Sanksi itu sesuai dengan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat 2 dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (11/8/2020).


Pilkada 2020 Diprediksi Muncul 31 Calon Tunggul, PAN: Jadi Preseden Buruk

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah memberikan penekanan kepada pejabat pembina untuk menjelaskan bahwa ketidaknetralan ASN adalah hal yang harus diberantas, sehingga tidak muncul stigma bahwa ASN yang tidak netral dianggap lumrah.

Selain itu, dia juga mendorong pejabat pembina untuk berupaya dalam meningkatkan integritas ASN agar dapat bersikap netral, khususnya dalam Pilkada 2020.

Hal itu dikarenakan pentingnya peran pejabat struktural untuk turut memberantas ketidaknetralan ASN.

“Saya juga mendorong pemerintah meminta pimpinan kementerian/lembaga dapat meningkatkan pemahaman tentang regulasi ASN, khususnya terkait kewajiban netralitas ASN, sehingga ASN dapat memahami dan bersikap netral dalam Pilkada, sekalipun ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon,” pungkasnya.

Maju Pilkada Medan Bersama Kader Gerindra, Bobby Nasution Siap Ciptakan New Medan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar