logo


Sejumlah Menteri Mundur, Pemerintahan Lebanon Diujung Tanduk

Pemerintahan Lebanon menghadapi tekanan yang hebat usai insiden ledakan memicu amarah rakyat dan sejumlah menteri mengundurkan diri

10 Agustus 2020 21:18 WIB

Ledakan Beirut
Ledakan Beirut nbc news

BEIRUT, JITUNEWS.COM - Pemerintahan Lebanon kini menghadapi tekanan yang besar usai insiden ledakan besar di Beirut memicu adanya gelombang protes anti-pemerintah dan sejumlah menteri yang mengundurkan diri.

Kabinet yang terbentuk pada bukan Januari lalu diketahui mendapatkan dukungan dari kelompok militan Hizbullah, yang didukung oleh Iran, dan sekutunya. Sejumlah sumber dari sejumlah pejabat kementerian mengatakan bahwa beberapa menteri di dalam kabinet tersebut berniat untuk mengundurkan diri.

Pada Minggu (9/8), Menteri Informasi dan Menteri Lingkugan Hidup Lebanon telah mengundurkan diri bersama pejabat lainnya. Menteri Kemenkumham Lebanon mengundurkan diri pada Senin (10/8) atau sehari setelahnya.


ISIS Akan Kembali ke Libya Jika Konflik Tak Segera Diakhiri

Menteri Lingkungan Hidup Lebanon Damianos Kattar melontarkan kritik "rezim yang steril" saat mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu lalu, menyusul Menteri Informasi Manal Abdel Samad yang mundur beberapa jam sebelumnya. Setidaknya ada sembilan menteri yang mengumumkan bahwa mereka akan segera mundur menyusul mereka.

Pada Sabtu akhir pekan lalu, Perdana Menteri Lebanon menyatakan bahwa ia akan meminta adanya pemilu parlemen segera, namun pengumuman tersebut tidak dapat meyakinkan para pendemo.

"Seluruh rezim harus berubah. Tidak akan ada bedanya jika tidak ada satu pemerintahan yang baru. Kita perlu mengadakan pemilu segera," kata Joe Haddad, seorang insinyur dikutip dari Reuters pada Senin (10/8).

"Pengunduran diri para menteri tidak cukup. Mereka yang bertanggung jawab atas insiden ledakan harus ditangkap," kata Michelle, seorang demonstran.

Dalam aksi protes tersebut, Michelle membawa sebuah poster dengan foto seorang temannya yang menjadi korban jiwa dalam insiden ledakan pada Selasa (4/8) lalu, dengan tulisan "Pemerintah telah membunuhku".

"Kita perlu sebuah penyelidikan dan persidangan internasional untuk mengungkap siapa yang telah membunuh teman-teman kami dan semua korban, karena mereka (pemerintah) kemungkinan mencoba untuk menyembunyikan kebenaran," tukasnya.

Pemerintah Afghanistan-Taliban Segera Gelar Negosiasi Damai di Qatar

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia