logo


Eks Ketua KPK: Tidak Ada Lagi Kerja Penindakan Tipikor, Adanya Cuma Sosialisasi

Status pegawai KPK yang berubah jadi ASN berpotensi diintervensi kepentingan politik

9 Agustus 2020 19:01 WIB

Mantan Ketua KPK Abraham Samad
Mantan Ketua KPK Abraham Samad Reuters

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Merujuk Pasal 1 ayat (7) PP 41/2020 tersebut, pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua KPK Abraham Samad menyesalkan penerbitan PP tersebut. Pasalnya perubahan status pegawai KPK yang tidak lagi independen akan sangat mudah diintervensi kepentingan politik.

"Karena KPK telah menjadi lemabga di bawah Presiden. Sehingga mudah diintervensi kepentingan politik yang bisa menyandera agenda pemberantasan korupsi," kata Samad seperti dilansir JawaPos.com, Minggu (9/8/2020).


Jokowi Teken PP Alih Status Pegawai KPK, Novel Baswedan: Itu Tahap Akhir Pelemahan KPK

Samad khawatir dengan perubahan status pegawai KPK tersebut akan mempengaruhi kinerja dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Yang paling kita khawatirkan, tidak ada lagi kerja-kerja penindakan Tipikor. Yang ada cuma pencegahan, kampanye, dan sosialisasi," lanjutnya.

Klaim Terkenal Sejak Umur 23 Tahun, Rizal Ramli Sentil Buzzer Norak

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati