logo


Jokowi Teken PP Alih Status Pegawai KPK, Novel Baswedan: Itu Tahap Akhir Pelemahan KPK

Jokowi menerbitkan PP pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN

9 Agustus 2020 14:46 WIB

Novel Baswedan
Novel Baswedan Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan tersebut telah diundangkan pada 27 Juli 2020.

Menanggapi hal tersebut, penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai PP alih status pegawai KPK tersebut adalah tahap terakhir bentuk pelemahan KPK.

"Itu adalah tahap akhir pelemahan KPK. Kali ini masalah independensi pegawainya. Terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan yang dimaksud," kata Novel Baswedan kepada wartawan dalam pesan tertulis, Minggu (9/8/2020).


Komitmen Sukseskan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Kita Akan Bekerja Keras

Novel menilai untuk melakukan pemberantasan korupsi secara optimal diperlukan pegawai yang independen. Hal tersebut sudah termaktub dalam United Nations Convention Against Corruption (UNICAC) dan The Jakarta Principles. Ia menyayangkan pegawai KPK yang harusnya independen justru masuk kekuasaan eksekutif.

"Lembaga antikorupsi yang independen harus memiliki pegawai yang independen dan mendapat perlindungan negara dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi," tegasnya.

 

Kritik Bantuan Rp 600 Ribu dari Jokowi, Serikat Pekerja: Ada Pengusaha Nakal, dari 1.000 yang Didaftarkan 500 Pekerja

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati