logo


Upah Pekerja Dikurangi Karena Perusahaan Terdampak Pandemi, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Gaji

Selain non-PNS dan non-BUMN, syarat lainnya pekerja tersebut aktif dan tercatat sebagai peserta BP Ketenagakerjaan dan gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan.

7 Agustus 2020 17:11 WIB

kompas.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut pekerja non-PNS dan non-BUMN akan memperoleh bantuan Rp 600 ribu per bulan yang akan masuk ke rekening masing-masing.

Rencananya, subsidi gaji tersebut bakal diberikan mulai September. Bantuan itu diberikan empat bulan ke depan atau sampai Desember 2020. Artinya, setiap pekerja mengantongi total Rp 2,4 juta.

Selain non-PNS dan non-BUMN, Erick mengungkapkan syarat lainnya, yakni pekerja tersebut aktif dan tercatat sebagai peserta BP Ketenagakerjaan dan gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan.


Kementerian BUMN Tunjuk Politikus Gerindra Jadi Komut Asabri, Said Didu: Makin Tega Menghancurkan BUMN

"Sekarang, dari data ada 13,8 juta yang bukan pegawai negeri dan yang bukan pegawai BUMN, mau dibantu Rp 600 ribu per bulan, kira-kira (setara) 15 persen dari gajinya selama 4 bulan ke depan," kata Erick, dikutip dari Kumparan, Jumat (7/8).

Menurutnya, aturan itu sedang berada di tahap finalisasi. Erick ingin bantuan itu masuk ke rekening pekerja dua kali atau September-Oktober Rp 1,2 juta dan November-Desember Rp 1,2 juta.

Erick menjelaskan gagasan program subsidi gaji pekerja ini timbul karena banyak pekerja yang masih bekerja, tapi gajinya dikurangi akibat perusahaan tempat bekerja terdampak pandemi. Begitu pula pekerja yang upah hariannya dibayar, tapi gaji bulannya tidak penuh.

Pasang Badan Bela Jokowi, Adian Napitulu Ditantang Keluar dari Barisan Pendukung

Halaman: 
Penulis : Iskandar