logo


RUU Ciptaker Dikririk, Golkar: Arteria Dahlan Hanya Buat Senasional

Semua RUU inisatif pemerintah sebelum dikirim ke DPR dengan pengantar Surat Perintah (Surpres) dari Persiden sudah dilakukan harmonisasi diinternal pemerintah.

5 Agustus 2020 14:49 WIB

Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo
Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengaku prihatin atas tudingan Arteria Dahlan yang menaruh kecurigaan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disusun oleh pihak swasta tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Firman menegaskan bahwa semua RUU inisatif pemerintah sebelum dikirim ke DPR dengan pengantar Surat Perintah (Surpres) dari Persiden sudah dilakukan harmonisasi diinternal pemerintah.

Menurutnya jika Arteria melontarkan dan mengklim bahwa RUU tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi serta dengan tuduhan penyusunan RUU ada pesanan dari swasta hal itu merupakan kesalahan besar dan terkesan tdk memahami mekanisme pembahsan UU.


Gerindra: Ada yang Lebih Penting, Penanganan Kasus Djoko Tjandra Tidak Harus dengan RDP

"Apalagi Arteria menuding dan tanpa menyebutkan menteri siapa menemui dia mengatakan tidak tau menahu tentang RUU ini," ujar Firman dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Rabu (5/7/2020).

Padahal, lanjut Firman dalam pembahasan di rapat sidang Baleg banyak para sekjen dan Dirjen mewakili instansi masing-masing kementerian/lembaga.

“Jadi terkesan pertanyaan dan pernyataannya itu hanya membuat senasional saja," sindir Anggota Komisi IV DPR ini.

Firman yang juga pernah menjabat Pimpinan Baleg ini juga membantah bahwa tidak mungkin seorang menteri melangkah dalam pembahasan RUU tanpa sepengetahuan dan penugasan dari presiden. Oleh karena itu firman mempersilahkan Arteri untuk menanyakan kepada presiden sendiri.

"Berikan waktu kepada dia (Arteria Dahlan) untuk ketemu Presiden, bicara langsung. Kalau bisa, kalau diterima, karena saya pernah mengalami itu," kata Firman menegaskan.

Firman juga menjelaskan bahwa RUU ini digagas pemerintah sejak tanggal 16 Agustus 2019 atau tepatnya di tahun lalu saat presiden menyampaikan pidato kenegaraan di sidang Paripurna MPR dan RUU ini digagas karena tumpang tindihnya regulasi menghambat program pembangunan dan lambatnya investasi di Indonesia.

"Karena itu, Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah konsisten untuk mendukung niat baik pemerintah demi memperbaiki regulasi tersebut," tegasnya.

Suryadi JP: PKS Tolak Penghapusan Peran Pemuda dalam Proses Penerbitan IMB

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar