logo


Soroti RUU Ciptaker, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Orang Swasta

Ia mempertanyakan peran pengambilan kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui RUU Ciptaker.

5 Agustus 2020 12:54 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Politisi PDIP Arteria Dahlan menyayangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah. Ia menduga RUU tersebut dirancang pihak swasta.

"Saya mohon pemerintah bicaranya substantif dan tidak retorika. Mau tanya saya sekarang, yang buat Omnibus (RUU Ciptaker) ini sudah baca UU 23/2014 tidak? Jangan-jangan yang buat ini orang swasta," ujar Arteria dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Selasa (4/8).

Arteria menilai ada beberapa kesamaan pasal yang ada pada RUU Ciptaker dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ia juga mempertanyakan peran pengambilan kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui RUU Ciptaker.


Sejumlah Tokoh Deklarasi 'Selamatkan Indonesia', Ruhut: Aku Jadi Tertawa

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyebutkan Bagian Ketiga RUU Ciptaker tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan, RDTR yang harus disetujui pemerintah pusat. Artinya, Pemda harus menetapkan RDTR yang telah diamini pusat dalam jangka waktu satu bulan.

Menurutnya, hal itu berseberangan dengan konstitusi. Ia menyatakan Pemda seharusnya punya otonomi untuk mengelola wilayahnya.

"Padahal kita punya konsensus kebangsaan. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri berdasarkan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan," jelas Arteria.

Tak Ingin Pilkada Ditunda, PDIP: Dibalik Krisis Akan Muncul Pemimpin Kuat

Halaman: 
Penulis : Iskandar