logo


Bantah Gage Jadi Kluster Baru Corona, Dishub DKI: Jadi Instrumen Pembatasan Pergerakan Orang

Dishub DKI sebut tujuan Gage sebelum dan sesudah pandemi berbeda

5 Agustus 2020 07:30 WIB

Penerapan sistem Ganjil-Genap.
Penerapan sistem Ganjil-Genap. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penerapan ganjil genap (gage) kendaraan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Menurutnya, sistem ganjil genap justru akan memunculkan kluster baru penularan virus corona.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Lipoto mengatakan bahwa tujuan ganjil genap bukan lagi untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

"Pemberlakuan ganjil genap saat pandemi dengan masa sebelum pandemi beda, tujuannya beda. Justru saat pandemi ini tujuannya adalah sebagai pembatasan pergerakan orang," kata Syafrin seperti dilansir Suara.com, Selasa (4/8/2020).


Dukung Program Jokowi, Mendagri Minta Kepala Daerah Sanksi Warga Tak Bermasker

Ia menjelaskan bahwa ganjil genap diterapkan untuk membatasi pergerakan orang. Hal tersebut diberlakukan setelah aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) ditiadakan. Selain itu, gage bertujuan untuk mendukung kebijakan kegiatan perkantoran dengan prinsip 50 persen.

"Perkantoran, para CEO, otomatis akan disiplin menerakan prinsip 50 persen work from home dan 50 persen bekerja di kantor, dan dibagi minimal dua shift," jelasnya.

Syafrin mengatakan meskipun bekerja dari rumah sudah diterapkan, namun masih ada orang yang bebas keluar rumah. Oleh karena itu sistem ganjil genap diharapkan bisa membatasi pergerakan orang.

"Agar mereka tidak melakukan perjalanan yang tidak penting," lanjutnya.

Kantongi Rp 2,47 M dari Denda PSBB, Satpol PP Jakarta Sebut Paling Banyak Tak Gunakan Masker

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati