logo


Natalius Pigai Minta Jokowi Mundur Jika Tak Bisa Urus Negara

Kematian kasus Covid-19 akibat pembiaran pejabat merupakan salah satu unsur utama pelanggaran HAM, yakni human rights abused by omission.

4 Agustus 2020 20:32 WIB

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai suarapapua.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Aktivis HAM, Natalius Pigai menyoroti jumlah kematian akibat virus corona atau Covid-19 di Indonesia yang lebih tinggi 0,8 persen daripada kematian global.

Hingga Senin (3/8), angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air mencapai 113.134 orang. Sementara itu 5.302 orang dinyatakan meninggal dunia.

Pigai menilai tingginya jumlah yang terjangkit corona disebabkan oleh pemerintah yang cenderung melakukan pembiaran.


Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.922, 6 Provinsi Tak Ada Kasus Baru

"Saya mengikuti gerak-gerik pemerintah hari demi hari. Sejak Mei setelah Hari Raya Idul Fitri, Presiden, para menteri masa bodoh alias tidak mau dengar TV, tidak mau baca koran, tidak mau dengar rakyat, alias pembiaran," ujar Pigai melalui akun Twitternya, dikutip pada Selasa (4/8).

Menurut Pigai, kematian akibat pembiaran pejabat merupakan salah satu unsur utama pelanggaran HAM, yakni human rights abused by omission.

Atas hal itu, lanjut Pigai, rakyat sebagai pemegang hak berhak menuntut kompensasi kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. “Hal ini penting agar pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diemban."

"Dan, kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur," tandasnya.

Satgas: COVID-19 Masih Belum Dapat Diprediksi Akan Berlangsung Sampai Kapan.

Halaman: 
Penulis : Iskandar