logo


Penanganan Covid-19, Muhaimin Iskandar: Ada 6 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah

Menurutnya pemerintah harus melakukan beberapa hal untuk perbaikan. Diantaranya memprioritaskan program penanganan dan pemulihan kesehatan guna menurunkan angka orang yang terpapar covid serta menghindari munculnya cluster baru.

4 Agustus 2020 11:18 WIB

Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar Instagram @cakiminow

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang alam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020. Selain itu, ada tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.

Anggaran itu diperuntukkan untuk Penanganan kesehatan sebesar 87,55 T. Perlindungan sosial sebesar 203,90 Trilyun, Pembiayaan korporasi sebesar 53,57 Trilyun, Insentif dunia usaha sebesar 123,46 Trilyun, untuk UMKM 123,46 Trilyun, Sektor kementrian/Lembaga dan pendapatan sebesar 106,11 Trilyun. Total (belanja) mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir tahun 2020.

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengatakan semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk Penanggulangan Cobid-19 dan pemulihan ekonomi.


Dipolisikan Karena Obat Corona, Hadi Pranoto Tidak Terima: Ada Testimoni, Hoaksnya Dimana?

“Berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan covid-19, sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp 136 triliun,” kata dia di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya pemerintah harus melakukan beberapa hal untuk perbaikan. Diantaranya memprioritaskan program penanganan dan pemulihan kesehatan guna menurunkan angka orang yang terpapar covid serta menghindari munculnya cluster baru.

“Dimana sampai saat ini belum menunjukkan penurunan jumlah orang yang posisitif terkena virus corona dan telah mencapai lebih dari 106.000 orang,” tuturnya.

Ketua Tim Pengawas Covid 19 ini menambahkan bahwa anggaran yang sangat besar itu harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak.

“Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja melalaui program padat karya atau lainnya,” tuturnya.

Selanjutnya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional harus diarahkan oleh pemerintah pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian serta pendampingan industri kreatif dan UMKM.

Pemerintah juga harus melakukan Konsolidasi data. Keenam bidang program penanganan covid-19 membutuhkan kelengkapan data supaya pogram penanganan Covid-19 dapat tepat sasaran dan tepat pembalanjaan. Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum.

“Perbedaan jumlah/data penerima bantuan dimasing-masing kementrian/lembaga, pemerintah Propinsi dan Kabupaten, harus segera disingkronkan,” kata Muhaimin.

Muhaimin menambahkan, harus dibuatkan mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel dan menghindari kerumitan birokratis. Dilakukan inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran.

“Harus optimalisasi teknologi informasi serta digitalisasi layanan,” tuturnya.

Terakhir, kata Muhaimin, dalam pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran penanganan covid-19 tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19,” pungkasnya.

Terancam 5 Tahun Penjara, Anji: Ingin Mengabarkan Kebaikan Malah Jadi Kejelekan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar