logo


Muhaimin Iskandar: Pemerintah Mesti Lakukan Pendampingan terhadap UMKM

Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi koperasi dan UMKM mencapai 123 triliun. Dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya.

27 Juli 2020 16:53 WIB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar mengapresiasi langkah pemerintah yang membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional. Sinergitas semua komponen harus dilakukan, tak terkecuali UMKM.

Pria yang akrab disapa Cak Imin mengatakan bahwa anggran Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi koperasi dan UMKM mencapai 123 triliun. Dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya.

Menurutnya upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dan dilakukan melalui banyak pendekatan.


Tanggapi Pedemo RUU HIP dan Omnibus Law, DPR Bilang Ini

“Tidaklah cukup dengan bantuan pembiayaan saja. Dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana yang cukup besar sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi,” kata Cak Imin

Dalam hal ini, Cak Imin berharap pemerintah membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM.

Menurutnya hal ini yang paling utama karena dapat mengatasi lesunya permintaan. Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM. Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol covid-19 yang ketat.

“Sehingga aktifitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar. Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian,” tuturnya.

Tak hanya itu, konsolidasi data UMKM juga dibutuhkan sehingga memiliki data komplit UMKM yang ada di Indonesia. Hal itu mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya.

Menurutnya dengan pendataan yang benar, maka jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang dab potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM. Pendampingan terhadap UMKM sehingga punya kemampuan bankable. Sekaligus memanfaatkan sistem online. Saat ini baru 8 juta, atau 12.5 persen, dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place,” kata Cak Imin.

Pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.

Menurutnya pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa, sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik.

“Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah UMKM akan jalan ditempat,” kata Cak Imin.

“Pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri. Kita mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia atau membeli produk-produk dalam negeri. Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, Rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akahirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro,” pungkasnya.

Soal Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Ini Kata Pimpinan DPR

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar