logo


Respon Terhadap Kajian KPK: Fokus Olah Sampah, Tipping Fee Upahnya

Tipping fee memberatkan Pemda (mengumpulkan sampah dari rumah tangga hingga ke tempat pengolahan sampah pakai anggaran APBD).

27 Juli 2020 15:21 WIB

Aktivitas di Tempat Pembuangan Akhir
Aktivitas di Tempat Pembuangan Akhir ist

Sebelum merespon dan memberi pandangan khusus, apa yang disampaikan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada siaran pers pada Jumat, 6 Maret 2020 lalu perlu dibaca dan dikaji lebih detail dan hati-hati. Karena yang dilakukan KPK merupakan bentuk antisipasi, peringatan dini agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran untuk pengelolaan sampah berbasis energi. Belakangan Menteri Koodinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta komentarnya seputar topik tersebut oleh sejumlah media massa.

KPK menyatakan, bahwa volume sampah di Indonesia diperkirakan 64 juta ton per tahunnya. Bahwa program pemerintah untuk meningkatkan bauran energi melalui EBT dengan target sebesar 23% di 2025, saat ini baru 10%. Pemerintah kemudian mencanangkan percepatan penanganan sampah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

 


Yakin Buronan Harun Masiku Masih di Indonesia, KPK Ajukan Red Notice

Sejak 2016, telah dikeluarkan tiga Perpres untuk percepatan pembangunan PLTSa. Terakhir, adalah Perpres 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Namun, hingga akhir tahun 2019 belum satu pun PLTSa berhasil terbangun. KPK melakukan kajian ini untuk mendukung program pemerintah dan mendorong investasi.

Kajian KPK menemukan: Permasalahan di dua aspek, yakni: model bisnis, dan basis teknologi. Aspek Bisnis meliputi Implementasi KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan usaha) kontrak bisnisnya terpisah antara Pemda-Pengembang dan Pengembang-PLN menyebabkan proses berlarut dan berpotensi kepada praktik bisnis yang tidak fair.

Tipping fee memberatkan Pemda (mengumpulkan sampah dari rumah tangga hingga ke tempat pengolahan sampah pakai anggaran APBD). Juga, tarif beli listrik memberatkan PLN (diberlakukan sistem “take or pay” berapapun sampah didapat, dibayar sesuai perjanjian. Kondisinya jumlah sampah tidak sesuai target kuota sampah. Kondisi ini hanya menguntungkan pengusaha).

Selanjutnya KPK menyatakan, jika PLTSa dijalankan, maka pemerintah perlu memikirkan beban anggaran sekitar Rp 3,6 Triliun. Dihitung dari: biaya langsung pengolahan sampah Rp 2,03 Triliun yang disediakan per tahun untuk dibayarkan ke badan usaha dan perkiraan subsidi yang harus dibayarkan ke PLN sebesar Rp 1,6 Triliun atas selisih harga tariff beli listrik PLTSa yang tinggi. Risiko beban anggaran ini menjadi signifikan mengingat masa kontrak PLTSa cukup panjang yakni 25 tahun, sementara reserve margin pasokan listrik PLN di Jawa Bali sudah mencapai 30% atau sudah tidak ada urgensi pasokan listrik baru di wilayah Jawa dan Bali.

KPK menilai bahwa Basis Teknologi: Belum ada teknologi yang mampu melakukan (proven), dan Kebijakan sebaiknya waste to energy tidak waste to electricity.

KPK nenegaskan, karenanya, rekomendasi KPK adalah revisi Perpres nomor 35 tahun 2018 agar investasi bisa berjalan.

KPK mendukung program pemerintah untuk mendorong investasi. Namun, tentu investasi yang akan membawa manfaat besar bagi negara dan masyarakat serta menghindari potensi praktik yang tidak adil karena menguntungkan salah satu pihak saja. KPK melihat bahwa ada 2 persoalan dalam hal ini, yaitu: pengelolaan sampah dan penyediaan listrik untuk PLN. Dengan kebijakan waste to energy, persoalan sampah dapat diselesaikan dengan teknologi incinerator atau mengubahnya menjadi bricket atau bentuk lainnya. Mengingat jumlah sampah di beberapa daerah tidak mencapai kuota target dan listrik yang dihasilkan jumlahnya kecil, tapi dengan biaya yang mahal.

Target Olah Sampah

Poin pentingnya pada paragrap terakhir, bahwa KPK mendukung program pemerintah untuk mendorong investasi. Dengan kebijakan waste to energy (WtE), persoalan sampah dapat diselesaikan dengan teknologi incinerator atau mengubahnya menjadi bricket atau bentuk lainnya. Pandangan ini sejalan dengan situasi penanganan sampah yang mendesak segera diselasaikan.

Laporan kajian KPK tersebut membuat heboh, terutama tentang poin jika PLTSa dijalankan potensi beban negara yang akan timbul sekitar Rp 3,6 triliun. Sehingga meminta agar Perpres No. 53/2018 direvisi.

Respon terhadap hasil kajian KPK itu, mestinya kita mendapat laporan kajian itu secara utuh. Sehingga dapat merespon dan mengalisa secara utuh pula. Jika tanggapan parsial muncul akan timbulkan polemik yang tak berguna, ujungnya seperti sampah. Ternyata, kita belum paham apa yang sebenarnya yang dibicarakan? Cakupan wilayah kajian, apakah semua daerah yang disebut dalam Perpres 35/2018 sudah dikaji secara detail?

Metodologi kajian yang digunakan?  Apakah laporan itu sebatas diskusi terbatas saja. Apakah formatnya Rapid Assesment tentang PLTSa? Apakah ada kajian lain yang disodorkan pada KPK oleh pihak lain? Banyak hal yang menjadi pertanyaan dasar dari suatu kajian.  

KPK menyebutkan, sejak 2016, telah dikeluarkan tiga Perpres untuk percepatan pembangunan PLTSa. Terakhir, adalah Perpres 35/2018 namun, hingga akhir tahun 2019 belum satu pun PLTSa berhasil terbangun. Memang pada tahap implementasi terbebani rantai panjang birokrasi dan sejumlah kesulitan sehingga tidak mudah direalisasikan.  

Pembuatan suatu kebijakan mestinya karena adanya kegentingan, darurat dan kebutuhan public yang mendesak. Dalam pemahaman ini ada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang terlibat. Ketiga entitas ini tidak bisa berdiri dan bertindak sendiri-sendiri. Persoalan sampah sudah menjadi permasalahan nasional dan segera harus diselesaikan secara tuntas. Masukan berbagai pihak, fakta lapangan, para pakar, referensi dan kajian ilmiah menjadi pegangan kuat dalam penyusunan kebijakan.

Perlunya meluruskan persepsi, pemikiran dan memperkaya pengalaman, bahwa proyek pengolahan sampah, termasuk PLTSa atau WtE bertujuan utama untuk mengolah dan mereduksi sampah sebesar 80-100%. Tergantung pada penggunaan teknologinya. Derajat reduksi sampah yang tinggi dan sangat tinggi itu, diantaranya teknologi insenerasi dan plasma gasifikasi. Merupakan proven technology sudah digunakan di dunia, terutama negara maju. Sukses olah sampah negara maju pastinya didukung oleh prinsip profesional, demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabilitas publik dalam solid waste management-nya.

Sedang kegiatan itu menghasilkan listrik merupakan bonus sampingan atau hasil sampingan. Mestinya yang disuarakan pada konteks pengolahan dan reduksi sampah secara besar-besaran. Sebab masalahnya terletak pada volume timbulan sampah semakin banyak dan tidak tertangani. Sekali lagi, tujuan dan target utama adalah reduksi sampah derajat tertinggi.  

Jika hanya satu proyek PLTSa yang berhasil dibangun mestinya hanya satu yang dibiayai. Biaya itu sebetulnya bukan biaya investasi, operasional dan perawatan. Karena yang didukung pemerintah pusat berupa tipping fee sebesar Rp 500.000/ton sampah (Pasal 15 ayat (2) Perpres No. 35/2018).

Berkaitan dengan tipping fee yang menjadi sorotan ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespon pernyataan KPK, yang menyatakan biaya tipping fee dalam rangka pengembangan pengelolaan sampah merugikan negara. Luhut menilai, tipping fee merupakan suatu biaya yang memang perlu dibayar untuk pengembangan berbasiskan sampah. (Kompas, 21 Juli 2020).

Para pakar persampahan Indonesia mengatakan, bahwa tipping fee merubahan jasa yang diterima dari mengolah dan membersihkan sampah atau jasa kebersihan. Hal ini seperti yang sering dikatakan Sri Bebassari Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Djoko Heru Martono dan Sri Wahyono (keduanya dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), dan sejumlah praktisi membenarkan statement tersebut. DKI Jakarta dan Kota Surabaya memberikan tipping fee pada pihak swasta yang mengolah sampahnya dengan berbagai teknologi, termasuk pemanfaatan gas-gas sampah menjadi listrik.

Berpijak pada pengalaman model pembayaran tipping fee di TPST Bantargebang terhadap proyek power house dengan teknologi Austria, hasil listrik terinterkoneksi dengan PT. PLN Jawa Barat. Alurnya, tipping fee tersebut sampah berdasar jumlah KwH listrik terinterkoneksi dengan PLN. Harga pembelian sekitar Rp 800/kWh, semestinya harga mencapai angka keekonomian minimal Rp 1.200/kWh, seperti harga listrik mikrohidro. Baru tiga atau enam bulan kemudian dibayar oleh PT. PLN (Jabar).

Model proyek berupa penangkapan gas-gas sampah tersebut, bukanlah mengolah atau mereduksi sampah. Akibatnya sampah tetap menggunung dan bermasalah, pengurangan karena dekomposisi alami. Model ini tahun 2016 pernah diajukan sebagai suatu model untuk mendukung gerakan energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih. Model itu diartikan “a represention of something else, designed for a specific purpose”. (representasi dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu, Bulock dan Stallybrass, 1997). Ketika itu dianggap salah satu alternaitif terbaik dari program Waste to Energy (WtE). Konteksnya adalah carbon trading dalam skema Clean Development Mechanism (CDM).

Revenue dan alur material WtE plant Indonesia seperti pada gambar di bawah ini. Esensinya, WtE plant menerima bahan baku sampah dari otoritas public/pemerintah, dan ditransformasikan ke dalam hasil listrik. Listrik dijual ke utilitas, PT. PLN, yang menjual ke konsumen, selanjutnya menjual ke pengguna industri. WtE plant menerima revenue utama:  (i) output sale revenues from PT PLN or other potential consumers, e.g. industries; (ii) tipping fees from the waste authorities; and (iii) FITs from the central government.

Outline of main cash flows and related stakeholders for WtE plants in Indonesia

Model WtE Bantargebang, ada di sejumlah daerah di Indonesia ketika itu, seperti Jawa Timur, Bali, dll. Tetapi cerita akhirnya kurang menyenangkan, walaupun ada yang bertahan ceritanya lebih menyedihkan. Sebab persoalan utamanya tidak tersentuh, Gunung Sampah Malah Bertambah!

Meskipun sampai sekarang tidak pernah mendapat kompensasi dari Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) atau Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Merupakan perjanjinan lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada 3-14 Juni 1992 dan diberlakukan Juni 1992. WtE skema carbon trading untuk Indonesia, lihat sebuah laporan “Waste to energy in Indonesia Assessing opportunities and barriers using insights from the UK and beyond” berkerjasama Foreign and Commonwealth Office - South East Asia Prosperity Fund, The Carbon Trust, The Institute for Essential Services Reform (IESR).

Dalam konteks PLTSa patokan utama yang dibayar adalah sampah yang berhasil diolah dan dikurangi secara signifikan, misal 1.500-2.000 ton/hari atau lebih. Pembayaran dilakukan setiap tiga bulan atau enam bulan sekali. Jadi, kalau tidak mengurangi sampah tidak perlu dibayar. Sedang hasil sampingan berupa listrik yang terinterkoneksi dengan PT. PLN pun dapat dibayar dalam skema dan rentang waktu yang sama.

Konteks pengelolaan sampah menyangkut pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedang penanganan sampah meliputi pemilahan sesuai jenis, pengumpulan di TPS dan pemindahan, pengangkutan, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah (Pasal 19 sampai 22 UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah). Pengolahan sampah ini dapat menggunakan multi-teknologi, seperti aerobik, an-aerobik, porolisis, gasifikasi, insinerasi, plasma gasifikasi, yang utama adalah mereduksi sampah skala besar terutama untuk metropolitan, seperti DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, dll.

Penulis: Bagong Suyoto

Ketua Koalisi Persaampahan Nasional (KPNas), Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari

Cerita Soal Koruptor, Novel Baswedan: Saya Belum Pernah Lihat Keluarganya Bahagia

Halaman: