logo


Bupati Jember Dimakzulkan, NasDem Beri Peringatan: Pemakzulan Hanya dalam Konteks Presiden

NasDem sebut tidak ada istilah pemakzulan untuk kepala daerah

24 Juli 2020 06:00 WIB

Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi akan memenggil piminan fraksi NasDem Jember untuk meminta keterangan terkait usulan pemakzulan Bupati Jember, Faida. Menurutnya, pemanggilan tersebut bisa menentukan sikap NasDem terhadap usulan pemakzulan tersebut.

"DPP akan memanggil fraksi atau pimpinan partai di sana (untuk) konsultasi di Jakarta, kami akan mendengar pendapat lebih jauh dari pimpinan fraksi di sana. Dengan demikian, biar kita bersikap, DPP akan mendengar pendapat dari fraksi (NasDem) di DPRD Jember (dulu)," kata Taufiqulhadi seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (23/7/2020).

Ia mengatakan meskipun Faida bukan dari Partai NasDem, namun pihaknya sebagai partai pengusung juga berhak untuk menentukan sikap terkait usulan pemakzulan Faida.


NasDem: RUU Cipta Kerja untuk Mesejahterakan Rakyat Indonesia

Menurutnya, istilah pemakzulan tidak tepat digunakan untuk kepala daerah. Pemakzulan hanya ditujukan ke pada presiden melalui MPR. DPRD hanya bisa mengusulan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden.

"Pemakzulannya? Itu dalam konstitusi kita tidak kenal bahwa bupati, gubernur dimakzulkan karena yang dimakzulkan itu adalah hanya dalam kontesks presiden tapi oleh MPR," jelasnya.

Gelora Berpotensi Masuk Partai Koalisi Usai Bertemu Jokowi, NasDem Sebut Hal yang Wajar

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati