logo


Nono Sampono Ingatkan Potensi Bisnis Syariah di Indonesia

Indonesia dengan 227 juta penduduk muslim seharusnya mendapat jaminan kehalalan dalam semua aktifitas. Mulai dari apa yang dimakan, apa yang dipakai, bagaimana berbisnisnya, sampai dimana menyimpan uangnya.

22 Juli 2020 19:10 WIB

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono i

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan semua pihak tentang besarnya potensi keuangan di sektor Syariah apabila pemerintah Indonesia serius menjalankan kebijakan pro Syariah, termasuk mempercepat akselerasi penerapan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan segera menerbitkan peraturan-peraturan ikutannya.

Nono mengatakan Indonesia dengan 227 juta penduduk muslim seharusnya mendapat jaminan kehalalan dalam semua aktifitas. Mulai dari apa yang dimakan, apa yang dipakai, bagaimana berbisnisnya, sampai dimana menyimpan uangnya.

“Indonesia saat ini masih peringkat 6 dunia untuk ekonomi Syariah, masih kalah sama Malaysia. Peringkat satu diduduki Qatar,” ujar Nono dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Rabu (22/7/2020).


DPD Minta UU Sistem Olahraga Nasional Direvisi, Kenapa?

Nono menuturkan Eropa dan Amerika Latin, meski mayoritas non-muslim, tapi market share produk halal sangat tinggi. Karena mereka juga menyiapkan diri sebagai destinasi wisata dari negara-negara muslim.

“Dan mereka juga ekspor produknya ke negara-negara tersebut. Brazil sebagai contoh, penduduk muslimnya kurang dari 1 persen, tapi produk halal mereka terbesar di Kawasan Amerika Latin,” tuturnya.

Dalam hal ini, Nono meminta semua pihak yang terlibat dalam mata rantai produksi halal ini, termasuk penyelia halal, harus meninggalkan ego sektoral, agar implementasi UU 33/2014 yang mulai berlaku efektif 2019 itu bisa terwujud dengan cepat.

“Dan nanti yang diuntungkan masyarakat, karena proses untuk mendapatkan sertifikat halal menjadi lebih efisien dan murah serta transparan,” tambahnya.

Untuk itu, kata Nono, DPD melalui Komite IV akan segera meminta kepada Menteri Keuangan untuk segera menerbitkan tarif untuk proses sertifikasi produk halal yang sejak 2019 menjadi wajib untuk semua produk, terutama makanan dan minuman.

“Dan Komite III bidang agama bisa juga mendorong melalui Omnibus Law apa-apa yang masih menjadi hambatan penerapan UU tersebut,” tukasnya.

Intsiawati Ayus Kebut Perhutanan Sosial di Kepulauan Meranti

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar