logo


PA 212 Desak Pemerintah Bubarkan BPIP, Demokrat: Negara Ini Tak Tunduk pada Tekanan Ormas!

Ferdinand menyebut pemerintah harus tunduk pada konstitusi dan Pancasila serta dasar hukum.

20 Juli 2020 12:39 WIB

Indonesia Inside

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Persaudaraan Alumni (PA) 212 usai menghelat musyawarah nasional atau munas II di komplek Pondok Pesantren Az Zikra di Sentul, Bogor, Sabtu, 18 Juli 2020.

Lantas, amanat Munas PA 212 dalam bidang kebangsaan memuat sejumlah permintaan, di antaranya, pemulangan Habib Rizieq Syihab, menolak UU Corona, menuntut pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Terkait permintaan pembubaran BPIP, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai pemerintah tidak bisa seenaknya menuruti desakan PA 212 tersebut. Menurutnya, pemerintah harus tunduk pada konstitusi dan Pancasila serta dasar hukum.


Habib Rizieq: PA 212 Tidak Boleh Menjadi Underbow Partai Politik

Hal itu disampaikan melalui kicauan akun Twitternya, @FerdinandHaean3 pada Minggu (19/7). Jadi, tekanan organisasi masyarakat (ormas) seperti PA 212 tak cukup kuat untuk membuat pemerintah menurutinya.

"Ini Indonesia, negara berdaulat yang pemerintahannya sejak didirikan oleh para Pendiri Bangsa tunduk kepada Konstitusi dan Dasar Kebangsaan yaitu Pancasila. Negara ini tidak tunduk pada tekanan ormas manapun dan negara ini berjalan berdasar hukum...!!" ujar Ferdinand.

Munas II Usai Dihelat, PA 212 Tetap Bertekad Pulangkan Rizieq Shihab

Halaman: 
Penulis : Iskandar