logo


Red Notice Djoko Tjandra Tidak Diperpanjang, Begini Alasan Kejagung

Polri sebut red notice harus diperpanjang setiap lima tahun sekali

18 Juli 2020 17:53 WIB

Djoko Tjandra
Djoko Tjandra istemewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono mengatakan bahwa pihaknya tidak memperpanjang red notice buronan kasus hak tagih (cassie) Bank Bali Djoko Tjandra karena memilik keyakinan masih terdaftar.

"Soal red notice saya pikir clear lah kalau red notice masih tercatat sejak tahun 2009 sehingga kami yakin yang bersangkutan (Djoko Tjandra) masih tercatat didalam red notice itu," kata Hari dalam diskusi di acara Sindo Trijaya FM, Sabtu (18/7/2020).

"Semua protokol yang diharuskan tentang itu kami patuhi. Jadi polemik yang terjadi terkait red notice kita semua sudah tahu dan sekarang dalam proses jadi kita sepakat kita tunggu prosesnya," lanjutnya.


Terungkap! Pembuat Surat Bebas Covid di Bareskrim Djoko Tjandra Palsu

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa Kejagung pernah mengajukan permohonan red noitice Djoko Tjandra pada tahun 2019, namun kemudian terhapus karena tidak diperpanjang lagi. Ia menjelaskan bahwa red notice hanya berlaku 5 tahun.

"Memang di tahun 2014, sudah 5 tahun. Itu delete by sistem, di website ya. Di pasal 51 atau artikel 51 ada tertulis delete automatical. Kemudian di dalam artikel 68, file ada batas waktu 5 tahun," jelasnya.

Terhapusnya red notice tersebut, telah membuat Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia. Bahkan ia bisa membuat E-KTP dan pengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tak Masalah Red Notice Djoko Tjandra Dihapus, MAKI Sebut Harusnya Imigrasi Tetap Bisa Menangkal

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati