logo


RUU BPIP Rentan Digunakan Sebagai Alat Kekuasaan, Demokrat: Kami Konsisten Menolak

Demokrat menilai tidak perlu ada badan khusus untuk mengatur Pancasila

17 Juli 2020 19:08 WIB

Garuda Pancasila
Garuda Pancasila Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Demokrat, Bambang Purwanto mengatakan bahwa pihaknya tetap bersikeras menolak Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meski bukan lagi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Ia khawatir RUU BPIP akan menjadi alat kekuasaan bagi pemerintah.

"Kalau ini (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menurut saya rentan digunakan alat penguasa. Jadi bisa sebagai alat penggebuk itu. Kami tetap konsisten menolak," kata Bambang seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (17/7/2020).

Menurutnya, tidak perlu ada badan khusus yang mengatur Pancasila agar bisa dipahami rakyat. Ia berpendapat sosialisasi empat pilar sudah cukup untuk membumikan Panacasila.


Perpres Tak Cukup, KSP Sebut BPIP Perlu Payung UU Agar Lebih 'Powerfull'

"Pancasila itu letaknya di Undang-undang Dasar, sudah diterjemahkan ke dalam pasal-pasal di UUD. Jadi memang paling tinggi, sumber segala sumber," ujarnya.

Ia juga menyinggung soal pergantian nama RUU HIP menjadi RUU BPIP dan penghilangan sejumlah pasal. Menurutnya RUU HIP seharusnya dicabut terlebih dahulu.

"Harusnya dicabut dulu, dicabut dulu. Enggak bisa tiba-tiba ganti judul. Tapi apapun, kami tetap menolak karena rentan menimbulkan perpecahan," pungkasnya.

Penyiram Air Keras Novel Divonis 2 Tahun, Demokrat: Awas Ini Bisa Dijadikan Inspirasi!

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati