logo


Advokasi Limbah Medis Bekas Penanganan Covid-19 Suatu Keharusan

Masa pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya limbah medis

16 Juli 2020 20:59 WIB

Temuan limbah medis bercampur sampah di TPA Sumurbatu\n\n
Temuan limbah medis bercampur sampah di TPA Sumurbatu KPNas

Masa pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya limbah medis, seperti alat pelindung diri (APD) berupa masker, sarung tangan, sepato boots, belum lagi botol dan selang infus, tisu, pispot, hazmat (hazardous materials) atau baju dekontaminasi dengan bahan impermeable untuk proteksi melawan material berbahaya, dan sisa-sisa limbah lainnya. Limbah medis itu bekas penanganan Covid-19 dan bukan. Semuanya harus dikelola mengikuti peraturan perundangan dan standar operasional prosedur (SOP) oleh pihak profesional dan mendapat ijin resmi. Profesional berarti memenuhi standar khusus, ahli melewati proses pendidikan panjang dan punya kode etik.

Berkaitan dengan bertambahnya limbah medis baik dari rumah sakit rujukan Covid-19 maupun tidak perlu perhatian serius semua pihak. Bahwa intinya jangan sampai limbah medis dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, sembarang tempat, seperti pembuangan liar atau di daerah aliran sungai (DAS). Implikasinya akan menambah beban pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan masyarakat.

Hasil investigasi Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan KAWALi Indonesia Lestari sejak awal bulan Juni 2020 ditemukan bukti, bahwa limbah medis dibuang di TPA Sumurbatu Kota Bekasi dan TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi dan sekitar TPST Bantargebang. Limbah medis yang dibuang itu sudah bercampur dengan sampah biasa. Pencampuran limbah medis dengan sampah biasa merupakan modus tersendiri dan sebagai bentuk pelanggaran nyata. Investigasi pada 12 dan 14 Juli 2020 limbah medis masih ditemukan di kedua TPA.


Jokowi Targetkan Jatim Turunkan Angka Kasus Corona, Menko PMK: Hasilnya Belum Terlalu Menggembirakan

Siapa yang mengelola dan membuang sisa-sisa limbah medis ke sembarang tempat atau TPA? Situasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemilik limbah medis bekas penanganan Covid-19 atau bukan. Pemilik limbah medis, seperti rumah sakit, poliklinik dan Puskesmas. Mereka atau oknum dari sumber limbah medis itu bekerja sama dengan pihak lain, bisa saja broker (biong), pengepul/pelapak, kemudian limbah itu disortir diambil yang bernilai ekonomis, seperti botol dan selang infus, piring, mangkuk plastik, botol obat, botol air mineral, logam/jarum suntik, dll.

Biasanya satu truk limbah medis dibayar Rp 200.000-250.000 oleh pelapak. Selanjutnya disortir peroleh penghasilan Rp 2.000.000 atau lebih. Sisa-sisanya di-dumping, dibuang sembarangan atau di TPA sampah. Biasanya, pelapak tersebut merupakan pelaku sektor informal, tetapi ada juga yang menggunakan bahan hukum, seperti PT, CV. Sektor jenis ini menjamur di sekitar TPA/TPST. Usaha ini memang sangat menjanjikan dan pendapatan bagus bagi pelapak/bos. Merupakan suatu rantai bisnis limbah medis yang semakin besar.
Berbeda dengan nasib kuli sortir limbah medis. Kuli pilah mendapat upah Rp 500-1.000/kg dengan sistem borongan. Upah harian sekitar Rp 75.000-100.000. Sedangkan kuli lansia mendapat upah Rp 35.000-50.000/hari. Penghasilan kuli sangat kecil dibanding resiko yang harus diterima. Limbah medis sebagian besar sangat bau, menjijikan, penuh lalat, belum lagi ada darah, nanah dan kotoran. Jika terkena jarum suntik bisa tetanus. Belum lagi jika ada penyakit menular yang menempel di limbah medis. Pastinya sangat membahayakan.

Advokasi Limbah B3 dan Medis

Maka perlu upaya intensif dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap limbah medis. Mestinya dilakukan advokasi tentang penanganan limbah medis sesuai peraturan perundangan dan SOP yang melibatkan berbagai stakeholders. Target group-nya adalah penghasil limbah medis dan mereka yang terlibat dalam networking pengelolaan dan pengolahan, seperti pemilik/manajemen rumah sakit, poliklinik, Puskesmas, pemerintah, pengusaha transforter dan pengolah limbah medis/B3, sopir, pekerja, pengelola TPA, warga, dll.

Advokasi kepada mereka yang bekerja di tingkat lapangan harus lebih intensif dan berkelanjutan. Sebab mereka yang terkena dampak langsung sehingga menjadi lebih rentan. Para pekerja lapangan tersebut pun harus diperlengkapi dengan APD. Seringkali mereka mengatakan, tidak ada apa-apa, lebih kuat dan kebal dari lainnya. Tampaknya, mereka meremehkan ancaman penyakit dan dampak buruk pencemaran lingkungan. Namun, ketika umur mereka di atas 45-50 tahun kondisi tubuhnya semakin lemah karena terserang udara kotor, lingkungan tercemar dan berbagai penyakit dari tempat kerja sortir limbah medis atau dari sampah.

Kata advokasi pernah cukup lama organisasi non-pemerintah (Ornop) di Indonesia mengartikan semata-mata sebagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di peradilan (litigasi). Mungkin karena terpengaruh oleh padanan katanya dari bahasa Belanda: advocat, advocateur, yang tiada lain memang berarti pengacara hukum, pembelaan atau peguam. Padahal, jika kita mengadopsi kata ’advokasi’ itu dari bahasa Inggris, maka advocate tidak hanya berarti ’membela’ (to defend), tetapi juga bisa berarti ’memajukan’ atau ’mengemukakan’ (to promote) yang, dengan kata lain, juga berarti berusaha ’menciptakan’ (to create) yang baru, yang belum ada (lihat: The Heritage Dictionary of Current English, Oxford, 1959). Dengan kata lain, juga berarti melakukan ’perubahan” (to change) secara terorganisir dan sistematis (Richard Holloway, Establishing and Running An Advocacy NGO: A Hanbook, PACT, Lusaka, 1999).

Dalam buku R. Sarma, ”An Introduction to Advocacy Training Guide”, ada beberapa poin yang penting, yaitu: a) Advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan, atau program dari segala tipe institusi. b) Advokasi solusi memasukkan suatu problem ke dalam agenda, mencarikan solusi problem tersebut dan membangun dukungan untuk bertindak menangani problem maupun solusinya. c) Advokasi terdiri dari berbagai macam strategi yang diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat organisasi, lokal, provinsi, nasional dan internasional. d) Advokasi adalah proses keikut-sertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. e) Usaha advokasi sangat erat kaitannya dengan masalah kebijakan (policy). f) Pelaku/Aktor advokasi perlu mengetahui: Proses pengambilan keputusan kebijakan, membuat peta kebijakan, kemampuan teknis advokasi itu sendiri, serta penguasaan materi suatu masalah yang menjadi objek advokasi.
Tujuan utama advokasi, seperti halnya media atau cara lain yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, tidaklah seseram atau sehebat yang sering dibayangkan oleh banyak pelakunya selama ini. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental).

Dalam konteks kebijakan sebagai sistem hukum (system of law) harus dipahami, terdiri dari: 1) Isi Hukum (content of law). Uraian tertulis (text) suatu kebijakan dalam bentuk UU, peraturan dan keputusan pemerintah. Ada yang tak tertulis/kesepakatan (konvensi). 2) Tata Laksnana Hukum (structure of law). Semua perangkat kelembagaan dan pelaksanaan dari isi hukum yang berlaku. Lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi pemerintah, Parpol, dll), dan aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dll). 3) Budaya Hukum (culture of law). Persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas: isi dan tata laksana hukum. Juga bentuk tanggapan (reaksi, respon) masyarakat luas terhadap pelaksanaannya. (Roem Topatimasang, et. al, 2007).

Pada masa lalu zaman otoriter, istilah atau kata advokasi kurang disukai oleh pemerintah. Namun, belakangan semua lembaga pemerintah dan non-pemerintah menggunakan kata tersebut untuk berbagai kegiatan dan laporan resmi, bahkan lembaga-lembaga intersional di seluruh dunia. Karena istilah ini cocok untuk mencerdaskan berbagai elemen masyarakat dalam mengatasi suatu masalah bersama. Sebab berkaitan dengan good governance, akuntabilitas publik, transparansi, partisipasi. Dunia, negara semakin maju, rakyat semakin cerdas.

Advokasi bagian penting dari upaya memperbaiki kebijakan pengelolaan limbah medis di Indonesia secara bersama-sama. Advokasi juga untuk mencerdaskan masyarakat, membangun perilaku peduli dan bertanggungjawab bersama. Disamping itu membangun social controll dari kelompok-kelompok peduli lingkungan, sampah dan masyarakat sipil. Bahwa semua orang mempunyai harapan, tujuan, target hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat yang dilindungi oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Dunia (PBB), Pasal 28H dan 33 UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, dll. Bahwa bertambahnya kekayaan, juga harus menambah kenyamanan dan harapan hidup lebih panjang.
Hal ini sejalan dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, Bab XI Kesehatan Lingkungan, Pasal 162 menyatakan: Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Implementasi advokasi tentang limbah medis bekas penanganan Covid-19, bahwa setiap orang, masyarakat, pengusaha, pemerintah harus berpegang pada UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan MenLHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.020/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Tahun 2019 (Covid-19), dan SK Kepala BNPB No. 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari-29 Mei 2020.

Masyarakat berhak tahu arti dari limbah medis masuk kategorial limbah B3, juga bahaya yang timbul bila dibuang sembarangan. Bagi mereka yang melanggar terkena sanksi mulai sanksi administratif, denda hingga kurungan penjara. Semua dimandatkan dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada klausul Bab VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan limbah medis/infeksius masuk kategorial limbah B3, induk hukumnya pada UUPPLH tersebut. Pasal 59 ayat (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pihak lain tersebut yang telah mendapat ijin resmi pemerintah.

Larangan dan Sanksi Hukum

UUPLH Pasal 60 menyatakan; Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Bagi kegiatan usaha limbah medis yang melakukan dumping atau membuang di TPA atau tempat sembarangan merupakan pelanggaran serius. Lihat Pasal 69 tentang Larangan. Bagi pelanggar dikenakan sanksi administrasi terdiri (a) teguran tertulis; (b) paksanaan pemerintah; (c) pembekuan izin lingkungan; atau (d) pencabutan izin usaha (lihat Pasal 76-77). Pasal 78 mengatakan; Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Sanksi denda dan pidana, UUPPL Pasal 98 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kreteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan didenda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Selanjutnya, ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp12 miliar. Ayat (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

Limbah B3 dan limbah medis sesungguh mutlak merupakan urusan pemerintah. Kemudian perusahaan yang punya ijin remis pemerintah. Ketika limbah B3 dan limbah medis sudah jadi masalah di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat harus terlibat aktif menyelesaikannya. Jika permasalahan itu dibiarkan berlarut-larut dan membesar akan menjadi malapetaka memilukan. Sehingga semua harus bekerja secara kolaboratif, tidak hanya bicara dalam perspektif ekonomi, tetapi juga masalah lingkungan dan kesehatan.

Kerja-kerja advokasi harus mampu menunjukan perbaikan penyusunan kebijakan, produk peraturan perundangan, implementasi hingga pengawasan dan evaluasi. Termasuk dalam penanganan sengketa baik litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks filosfi advokasi dalam jangka panjang/tertentu harus mampu membentuk kelembagaan dan kepemimpinan lokal yang kuat. Kelembagaan atau organisasi rakyat ini menjadi sangat penting karena mereka itu penjaga lingkungan hidup demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Penulis: Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari

Tempat Umum dan Kantor Berpotensi Penularan Covid-19, Jubir: Hindari Berhadap-hadapan

Halaman: 
 
×
×