logo


NasDem: RUU Cipta Kerja untuk Mesejahterakan Rakyat Indonesia

Dalam setiap pembuatan kebijakan tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak, namun pembuat kebijakan tetap harus memperhatikan semua suara yang berkembang.

16 Juli 2020 17:17 WIB

Aksi May Day 2018.
Aksi May Day 2018. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Politisi Partai NasDem, Willy Aditya menilai aksi unjuk rasa ‘Tolak Omnibus Cipta Kerja’ yang dilakukan oleh massa buruh adalah catatan kritik dari kalangan buruh terhadap usulan RUU Cipta Kerja yang harus dihormati.

Menurutnya dalam setiap pembuatan kebijakan tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak, namun pembuat kebijakan tetap harus memperhatikan semua suara yang berkembang.

“Kita harus hormati unjuk rasa kawan-kawan buruh sebagai upaya menyuarakan kepentingannya. Bahkan kami di DPR sangat terbuka terhadap semua catatan yang disampaikan oleh para stakeholder. Baleg sudah mengundang pakar, praktisi, akademisi dan kalangan lainnya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/7/2020).


Amin Ak: RUU Ciptaker Masih Lemah dan Ambigu

Willy mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini masih terus baru memasuki klaster perijinan dan masih ada banyak detail yang masih terus didialogkan.

Dia menyebutkan dalam setiap pembahasan klaster di dahului dengan mengundang para stakeholder agar dapat memperoleh masukan.

“Kita tidak bisa tiba-tiba menghentikan pembahasan RUU ini, karena sampai saat ini belum ada pencabutan dari presiden. Jadi akan lebih baik jika sementara ini, kawan-kawan buruh yang memiliki catatan kritik terhadap RUU Cipta kerja menyampaikannya secara resmi tertulis kepada DPR. Nanti juga akan kami undang secara resmi dalam pembahasan,” ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan sejak awal fraksinya mengusulkan untuk mengubah nama RUU Cipta Kerja agar lebih sesuai dengan mayoritas isi pengaturannya.

Selain itu Fraksi NasDem juga mengusulkan untuk memindahkan pembahasan ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja pada pembahasan yang lebih komprehensif semisal di revisi UU Ketenagakerjaan.

“NasDem sejak awal berkomitmen untuk memindahkan klaster ketenagakerjaan ini karena banyak hal detail yang harus diatur secara komprehensif, bukan hanya bongkar pasang pasal seperti Omnibus,” tegasnya.

Willy menegaskan RUU Cipta Kerja saat ini dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan situasi global demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penurunan ekonomi global, perkembangan kesempatan strategis dan peluang pembangunan yang bisa diambil Indonesia menurutnya harus dapat dimanfaatkan maksimal.

“RUU Cipta Kerja yang kita bahas di DPR ini untuk rakyat Indonesia seutuhnya. Kalaupun ada kritik disana-sini hal itu bisa kita selesaikan dengan dialog bermartabat. Bahwa mungkin saja RUU ini bisa mengganggu kepentingan internasional atau negara lain, mungkin saja,” kata Willy.

“Tapi pada prinsipnya, ini adalah kedaulatan kita. Kita ingat dulu ada negara yang begitu ribut ketika DPR bahas UU Tax Amnesty, ternyata negara yang ribut itu juga menikmati banyak potensi Indonesia. Kritik itu harus kita kelola juga dengan baik,” paparnya.

Dia menambahkan, buruh yang berunjuk rasa dan kritik dari pihak manapun terhadap RUU Cipta Kerja merupakan catatan baik dalam proses pembuatan kebijakan. Dia malah mendorong, siapapun yang memiliki catatan kritis untuk menyampaikannya secara resmi tertulis kepada DPR agar menjadi perhatian bersama.

“Siapapun yang punya kritik dan catatan atas RUU CIpta Kerja silahkan datang berikan secara tertulis kepada DPR. Atau bisa kirim ke saya sebagai catatan yang akan diperjuangkan Fraksi NasDem dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Jangan juga kita memaksakan kehendak sendiri di dalam proses-proses kebijakan. Sama-sama kita bangun negeri ini,” tukasnya.

DPD RI: RUU Ciptaker Secara Tidak Sadar Ciptakan Kewenangan Sentralistik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×