logo


DPR dan Pemerintah Sepakat Menunda Pembahasan RUU BPIP

Konsep RUU BPIP yang disampaikan Pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

16 Juli 2020 15:28 WIB

DPR dan Pemerintah telah sepakat tidak akan segera membahas konsep RUU BPIP.
DPR dan Pemerintah telah sepakat tidak akan segera membahas konsep RUU BPIP. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pimpinan DPR RI telah menerima kedatangan delegasi Pemerintah yang dipimpin Menkopolhukam Prof Mahfud MD untuk menyerahkan konsep BPIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang diajukan oleh DPR RI.

Konsep RUU BPIP yang disampaikan Pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP.

Konsep Pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 pasal.


Abaikan Protokol Covid-19, Massa FPI Cs Salat Zuhur Tanpa Jaga Jarak

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa subtansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Kelembagaan BPIP.

Menurutnya pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi.

“Dalam konsideran mengingat juga sudah terdapat TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan menuturkan bahwa DPR dan Pemerintah telah sepakat tidak akan segera membahas konsep RUU BPIP.

DPR dan Pemerintah dikatakan Puan, akan terlebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap DIM RUU BPIP tersebut.

“DPR bersama Pemerintah akan membahas konsep RUU BPIP tersebut apabila DPR dan Pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa, sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi bangsa melalui BPIP,” tuturnya.

Puan mengatakan DPR dan Pemerintah berharap agar setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dgn RUU HIP sudah dapat kita akhiri.

“Dan kita kemibali hidup rukun dan damai serta kompak bergotong royong melawan pandemi covid-19 dan dampak-dampaknya,” tutup Puan.

Tanggapi Pedemo RUU HIP dan Omnibus Law, DPR Bilang Ini

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×