logo


Disebut Malas Ngantor, PKB: Anggota DPR Juga Manusia Biasa yang Tidak Kebal Wabah

DPR memberlakukan 60 persen hadir secara fisik dan 40 persen lewat virtual di tengah pandemi ini.

15 Juli 2020 20:45 WIB

Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal
Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dok. fraksipkb.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) meminta anggota DPR untuk tidak menjadikan pandemi virus corona (Covid-19) sebagai alasan tidak berkantor di kompleks MPR/DPR.

Menanggapi tudingan malas, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Sjamsurizal, mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sesuai aturan.

"Indikator malas itu apa, kami tetap menjalankan tugas-tugas kami selama masa pandemi ini. Hal itu bisa dilihat di risalah rapat-rapat komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya. Di masa reses pun kami tetap turun ke basis-basis konstituen memberikan edukasi dan menyalurkan berbagai alat perlindungan diri (APD) kepada masyarakat," ujar Cucun kepada wartawan, Rabu (15/7).


Ketua DPR Optimis UU MLA Indonesia – Swiss Bisa Tanggulangi Kejahatan Perpajakan

"Sistem kerja dari rumah (work from home) juga dilaksanakan sepenuhnya oleh para anggota DPR. Kami tetap melaksanakan kewajiban dengan mengikuti berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan mitra kami di pemerintahan. Memang Sebagian anggota mengikutinya secara virtual karena keharusan ada physical distancing yang jika rapat fisik hal itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan ruangan," jelasnya.

DPR memberlakukan 60 persen hadir secara fisik dan 40 persen lewat virtual di tengah pandemi ini.

Cucun menyebut ada aktivitas lain yang dilakukan dengan kehadiran fisik. Pihaknya juga masih menerima audiensi dari masyarakat.

"Kemarin (Selasa 14/7), kami menerima para petani dari Simalingkar yang jalan kaki dari Medan ke Istana demi memperjuangkan hak atas tanah mereka. Itu kami lakukan secara fisik. Jadi tidak benar jika ada tudingan kami bermalas-malasan," ujarnya.

Ratusan Ribu Buruh Bakal Geruduk DPR Tolak Omnibus Law dan PHK

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata