logo


Soal RUU HIP, Mahfud Sebut Pancasila Tidak Bisa Diperas

Mahfud menyebut bahwa Pancasila yang berlaku ada di Pembukaan UUD 1945

15 Juli 2020 18:00 WIB

kompas.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa pemerintah menolak jika Pancasila diperas. Hal ini menanggapi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Sejauh menyangkut substansi, ada 2 sikap dasar pemerintah. Pertama, kalau mau bicara Pancasila, penyebarluasan Pancasila dan sosialisasi Pancasila, maka ketetapan MPRS Nomor 25/66 itu harus menjadi dasar pertimbangan utama sesudah UUD," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Rabu (15/7).

"Tanpa itu pemerintah pada posisi tidak setuju membicarakan Pancasila tanpa berpedoman Tap MPRS 25/66, yaitu tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, kecuali untuk keperluan studi akademik bukan untuk penyebaran," lanjutnya.


Sandiaga Sebut Lumbung Pangan Idenya dan Prabowo, NasDem: Tidak Penting

Mahfud mengatakan bahwa Pancasila tidak bisa dikurangi atau diperas. Ia menyebut bahwa Pancasila yang berlaku ada di Pembukaan UUD 1945.

"Sejauh menyangkut substansi pula pemerintah pada posisi Pancasila yang resmi dan dipakai itu hanya satu, yaitu Pancasila yang ada di pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan yang terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan makna, dimaknai dalam satu tarikan napas, tidak bisa dipisah, tidak bisa dikurangi tidak bisa diperas," katanya.

"Pokoknya itu Pancasila, bukan tri atau eka, itu posisi pemerintah," imbuh Mahfud.

PA 212 dan Ormas Akan Gelar Unjuk Rasa, Slamet: Insyaallah Semuanya Kondusif

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
×
×