logo


ICW Minta KemenkumHAM Tingkatkan Kinerja untuk Ungkap Buronan Korupsi

Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, ICW mencatat setidaknya masih terdapat 40 buronan yang belum berhasil ditangkap oleh penegak hukum. Mayoritas buronan tersebut diketahui berada di luar negeri.

13 Juli 2020 13:17 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil mengekstradisi tersangka kasus korupsi Maria Pauline Lumowa di Serbia. Buronan kelas kakap ini diketahui melarikan diri sejak tahun 2003 ke Singapura akibat terlibat praktik dugaan korupsi atas perkara Letter of Credit (LoC) fiktif di bank BNI dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,7 triliun.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa pihaknya meminta agar KemenkumHAM tidak larut dalam glorifikasi atas keberhasilan mengekstradisi tersangka Maria Pauline Lumowa, pasalnya waktu lalu, potret penegakan hukum yang terkait dengan otoritas Imigrasi banyak menuai persoalan.

Kurnia Ramadhana mencontohkan pada Januari lalu dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Saat itu KemenkumHAM bersikukuh bahwa Masiku berada di luar Indonesia, sedangkan menurut investigasi salah satu media menyebutkan mantan calon anggota legislatif asal PDIP itu sudah berada di Jakarta.


Ketua KPK ke Petahana Pilkada: Stop Poles Citra Anda, dengan Dana Penanganan Corona

“Selain itu, pekan lalu masyarakat juga dihebohkan dengan kehadiran buronan Djoko Tjandra di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, yang bersangkutan bahkan diketahui bebas berkeliaran di Jakarta untuk membuat kartu tanda penduduk dan mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali,” ujar Kurnia dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Senin (13/7/2020).

Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, ICW mencatat setidaknya masih terdapat 40 buronan yang belum berhasil ditangkap oleh penegak hukum. Mayoritas buronan tersebut diketahui berada di luar negeri.

“KemenkumHAM mesti aktif dalam melacak keberadaan buronan-buronan tersebut sembari mengupayakan jalur formal melalui mutual legal assistance atau pun perjanjian ekstradisi antar negara. Namun, di luar itu, pendekatan non formal pun mesti ditempuh, setidaknya dengan menjaga hubungan baik antar pemerintah negara Indonesia dengan negara lain,” tuturnya.

Atas kekisruhan buronan ini, lanjut Kurnia, maka menjadi penting bagi pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini diketahui sudah masuk dalam program legislasi nasional DPR sejak tahun 2012 yang lalu. Namun, pembentuk UU terkesan mengabaikan begitu saja urgensi dari pengesahan regulasi ini.

“Padahal, dengan RUU ini diyakini akan memaksimalkan serta mempercepat pemulihan kerugian negara akibat praktik korupsi karena tidak lagi bergantung dengan menghadirkan pelaku kejahatan,” kata dia.

Sebagai pemegang kewenangan Central Authority (CA) , KemenkumHAM memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menunggu koruptor kembali ke indonesia, atau menunggu kabar dari negara tujuan pelarian/persembunyian koruptor.

“KememenkumHam dapat bertindak proaktif sebagai koordinator dan katalisator pelaksanaan ekstradisi. Jika tugas ini tidak dijalankan dengan maksimal, maka sudah saatnya memindahkan kewenangn ini ke penegak hukum yang dianggap mumpuni,” pungkasnya.

Minta Program Kartu Prakerja Gelombang IV Diberhentikan Sementara, Begini Alasan KPK

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×