logo


PA 212 Desak MPR Lengserkan Jokowi-Ma'ruf, Begini Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara

Hifdzil menjelaskan bahwa pelengseran atau pemberhentian presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya telah diatur dalam konstitusi.

9 Juli 2020 17:20 WIB

Joko Widodo
Joko Widodo Setkab

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pakar Hukum Tata Negara Hifdzil Alim ikut berkomentar soal pernyataan Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin yang mendesak MPR untuk segera menggelar Sidang Istimewa dalam rangka melengserkan Presiden Joko Widodo.

Hifdzil menjelaskan bahwa pelengseran atau pemberhentian presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya telah diatur dalam konstitusi. Menurutnya, keputusan MA yang mengabulkan gugatan Rachmawati sebelumnya tidak bisa dijadikan landasan untuk menggulingkan Jokowi-Ma’ruf.

“Harus memenuhi syarat tertentu. Sepanjang tidak memenuhi syarat pemberhentian, Ya, tidak bisa dilengserkan,” kata Hifdzil di Jakarta, dikutip dari PojokSatu.id, Kamis (9/7).


Isu Pemakzulan Presiden, Politisi PSI Sebut Din Syamsuddin Ngawur

Dosen UIN Sunan Kalijaga itu menambahkan, tak ada hal yang perlu dipermasalahkan sekalipun ada putusan MA. “Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah,” lanjutnya.

Sebelumnya, gugatan pilpres Rachmawati Soekarnoputri telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). PA 212 merupakan pihak yang menganggap hal itu merupakan putusan yang sekaligus mendelegitimasi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Tak Cukup Perpres, Jokowi Ingin BPIP Berpayung UU

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×