logo


Hasto Kristiyanto: Kebenaran Sejarah Ditunggangi Politik

Hasto mencontohkan isu penggantian ideologi Pancasila yang ramai menjadi sorotan publik.

9 Juli 2020 15:48 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya tengah mencermati dengan seksama berbagai bentuk kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar pikir.

“Belajar dari filsafat dan tata nilai yang hidup di masyarakat, serta rekam jejak sejarah peradaban bangsa, Indonesia adalah bangsa terbuka, pelopor kemajuan dan memiliki peninggalan sejarah yang menjadi salah satu keajaiban dunia,” ujar Hasto di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Hasto mengatakan bahwa saat ini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik kemudian dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa.


Mahfud Persilakan Demo Tolak RUU HIP Digelar Lagi, Asalkan...

Dalam hal ini, Hasto mencontohkan isu penggantian ideologi Pancasila yang ramai menjadi sorotan publik.

“Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan mendasari pembentukan konstitusi, dalam konstruksi meta legal itu Pancasila termaktub di pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubarinya rakyat,” kata dia.

“Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final. Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar sama saja dengan pembodohan nalar publik. Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa,” imbuhnya.

Menurutnya harus dipahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, memberikan arah dan seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila tersebut di dalam seluruh kehidupan, termasuk berlomba menebar kebaikan untuk rakyat serta membangun masa depan bangsa agar lebih makmur dan lebih berkeadilan.

Semua pihak disebutnya perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama.

“Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia,” tuturnya.

Hasto menambahkan bahwa ideologi itu menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu.

“Ekstrim kiri dan ekstrim kanan jelas bertentangan dengan Pancasila,” tukasnya.

RUU HIP Dianggap Ubah Pancasila, Hasto PDIP: Pembodohan Nalar Publik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×