logo


PKS Minta Pemerintah dan DPR Duduk Bareng untuk Sepakati Pembatalan RUU HIP

Politisi PKS ini menyebut meski pemerintah melalui Menko Polhukam sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP. Namun, sepertinya statemen ini saja tidak cukup.

8 Juli 2020 17:41 WIB

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi.
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi. tangerang.pks.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsyi mengatakan Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk menyepakati pembatalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Saya kira ini sangat mendesak karena publik sensitif dengan isu tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Politisi PKS ini menyebut meski pemerintah melalui Menko Polhukam sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP. Namun, sepertinya statemen ini saja tidak cukup.


Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP, Mahfud Jelaskan Alasannya

Menurutnya hal itu terlihat dari adanya aksi demonstrasi oleh masyarakat masih digelar di berbagai tempat dengan tuntutan melakukan penolakan terhadap RUU tersebut.

Aboebakar mengatakan, yang disuarakan masyarakat adalah penolakan RUU HIP, Jadi, menegaskan bahwa yang mereka minta bukan sekadar penundaan pembahasan saja.

“Tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Dalam hal ini, Aboebakar mengatakan jika ada pihak yang masih kukuh melakukan pembahasan, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya RUU tersebut.

“Jika masyarakat menolak, kenapa masih ada pemaksaan untuk pembahasan. Oleh karenanya sebaiknya RUU ini di drop dari prolegnas,” tukasnya.

Mahfud Persilakan Demo Tolak RUU HIP Digelar Lagi, Asalkan...

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×