logo


Isu Pemakzulan Presiden, Politisi PSI Sebut Din Syamsuddin Ngawur

Guntur menyebut pemakzulan presiden harus dikaji sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

8 Juli 2020 16:19 WIB

Mohamad Guntur Romli
Mohamad Guntur Romli google

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Politisi PSI Guntur Romli menilai pernyataan Din Syamsuddin soal pemakzulan presiden berdasarkan pandangan pemikir Islam, Al-Mawardi ngawur. Menurutnya, wacana pelengseran kepala negara harus dikaji sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Din Syamsuddin itu ngomong soal pemakzulan Presiden itu bukan berdasarkan undang-undang, tetapi dari wacana pemikiran yang lagi-lagi dia salah kutip. Dia mengutip misalnya dari kitabnya Al-Mawardi soal pemimpin-pemimpin itu ya. Ternyata setelah dicek, bukan dari omongannya Al-Mawardi dalam fikih politik Islam," kata Guntur Romli saat berbincang di Kanal YouTube Tagar TV, Senin (6/7).

Dia menyesalkan tokoh Muhammadiyah itu melakukan diskusi daring dengan tema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', tetapi tidak dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Sering Kritik Pemerintah, Amien Rais Disebut 'Ngebet' Jadi Presiden

Guntur menerangkan, mantan Ketua Umum MUI itu seharusnya membeberkan lebih lanjut soal tiga syarat pemakzulan presiden itu dengan landasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7A.

"Kengawuran Din Syamsudin itu menurut saya dalam UUD 1945 memang bicara soal pemberhentian presiden, tetapi apa sebab-sebabnya? Di situ sudah disebutkan pengkhianatan soal korupsi dan sebagainya. Lah memangnya Pak Jokowi melakukan pengkhianatan, melakukan korupsi?" tegasnya.

Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, PA 212 Desak MPR Segera Lengserkan Jokowi dan Ma'ruf Amin

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×