logo


Puluhan Warga Sipil Tewas dalam Serangan Udara, Militer Myanmar Lakukan Kejahatan Perang

Amnesty International meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi terkait hal tersebut

8 Juli 2020 16:15 WIB

Ilustrasi serangan udara di Myanmar
Ilustrasi serangan udara di Myanmar Al Jazeera

JENEWA, JITUNEWS.COM - Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (8/7), salah satu lembaga HAM internasional, Amnesty International, menyatakan bahwa mereka memiliki bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa militer Myanmar, yang juga dikenal dengan sebutan Tatmadaw, telah melakukan serangan bom di sejumlah desa di provinsi Chin, pada bulan Maret dan April lalu, yang menewaskan puluhan warga sipil.

"Saat pemerintah Myanmar mendesak warga untuk tetap berada di rumah guna menghentikan laju penyebaran Covid-19, di wilayah Rakhine dan Provinsi Chin pihak militer membakar sejumlah kawasan pemukiman dan membunuh sejumlah warga sipil dalam sebuah serangan yang terhitung sebagai tindak kejahatan perang," ujar Nicholas Bequelin, Direktur Regional Amnesty Internasional kawasan Asia-Pasifik dikutip dari Al Jazeera pada Rabu (8/7).

Oleh karena itu, ia meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi dengan membawa kasus tersebut pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).


Diduga Menjual Informasi Rahasia Negara, Seorang Mantan Jurnalis Rusia Ditahan

Data tersebut berhasil mereka himpun melalui sejumlah wawancara dengan beberapa anggota masyarakat secara terpisah.

Salah seorang warga menyebut bahwa serangan udara di kota kecil Paletwa pada 14 Maret lalu telah menewaskan sejumlah anggota keluarganya, termasuk paman dan kakaknya.

Selain itu, dua warga lainnya mengatakan bahwa mereka serangan tersebut telah menewaskan sembilan anggota keluarganya, dimana salah satu korban tewas adalah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun.

"Keluarga kami telah dihancurkan," ujar salah satu warga.

Tak hanya itu, militer Myanmar juga melakukan serangan pada 7 April di Paletwa, yang menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai 8 lainnya.

Amnesty International menyebut serangan tersebut merupakan tindakan kejahatan perang karena adanya korban tewas dari pihak sipil, ditengah adanya pertikaian antara Tatmadaw dengan Pasukan Tentara Arakan (AA), sebuah pasukan militan yang memperjuangkan adanya status otonomi khusus bagi umat Buddha yang tinggal di Rakhine.

Konflik tersebut memburuk pada bulan Januari 2019 lalu usai pasukan AA menyerang sejumlah pos polisi, dimana pada Maret 2019 kelompok militan tersebut mendapat status sebagai organisasi teroris dari pemerintah Myanmar.

Fauci Sebut AS Hadapi Gelombang Kedua Wabah Covid-19 yang Lebih Parah daripada Sebelumnya

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia